Jumat, 20/09/2013 13:35 WIB

Kontroversi Mobil Murah

Mobil Murah, Diincar Kelas Menengah Untuk Berakhir Pekan

Ropesta Sitorus - detikNews
Halaman 1 dari 2
Toyota Agya. (foto: detikcom)
Jakarta - Kehadiran mobil murah di Indonesia rupanya sangat dinanti masyarakat. Pro kontra antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta tak mempengaruhi minat warga memboyong mobil tersebut ke garasi mereka.

Agustina, 27 tahun misalnya. Bersama sang suami, karyawati swasta ini berencana memesan Toyota Agya di acara Indonesia International Motor Show (IIMS) ke 21 di Kemayoran, Jakarta Pusat. Pameran otomotif terbesar di tanah air ini sudah mulai dibuka Kamis kemarin.

Dia mengincar Toyota Agya karena harganya terjangkau, yakni antara Rp 99,9 juta hingga Rp 120 juta. “Tapi saya masih lihat dulu ini mobil murahan apa enggak, karena Rp 100 juta tu kan duit juga, jadi menurutku enggak bisa dibilang mobil murah kalau untuk kelas menengah ke bawah,” kata Agustina kepada detikcom, Kamis (19/9) kemarin.





Setelah tiga tahun menikah, Agustina mengaku merasa memerlukan sebuah mobil. Alasannya sederhana, “Nanti aku gunakan untuk kondangan, karena ribet kan mesti pakai baju kondangan terus naik angkot,” kata dia tertawa.

Selain itu, ia berharap jika nanti hamil ia juga tidak repot lagi mencari kendaraan umum saat kontrol ke dokter atau mau melahirkan. Bagi warga Bekasi yang sehari-hari beraktivitas di Jakarta ini, kemacetan khas ibu kota bukanlah penghalang untuk bisa punya mobil.

Dengan santai ia menjawab tidak takut terjebak macet. Triknya, kata dia, jangan tiap hari pakai mobil ke Jakarta, kalau enggak ya bisa stress . “Mobil itu rencananya enggak setiap hari aku pakai, lagipula nanti aku jadi penumpang saja, yang nyetir adik atau suami, jadi kalau macet aku tinggal tidur,” kata dia. Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(erd/erd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%