Waketum PAN: Faktanya Banyak Anggota DPR yang Terjerat Korupsi

Waketum PAN: Faktanya Banyak Anggota DPR yang Terjerat Korupsi

- detikNews
Selasa, 17 Sep 2013 10:59 WIB
Jakarta - Waketum PAN Dradjad Wibowo sepakat terkait banyakya anggpta DPR yang korup. Karena sampai saat ini jumlah politisi DPR yang terjerat kasus korupsi cukup banyak.

"Kalau dikatakan anggota DPR banyak yang korup, saya setuju sekali. Karena memang faktanya banyak politisi DPR yang tertangkap korupsi, bahkan tangkap tangan," kata Dradjad kepada detikcom, Selasa (17/9/2013).

Namun Dradjad kurang sepakat dengan penyebutan DPR sebagai lembaga terkorup nomor dua, seperti yang disampaikan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja yang mengutip data TII. Menurut Dradjad korupsi lebih rawan di kalangan eksekutif.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Peluang korupsi jauh lebih besar pada eksekutif daripada legislatif. Karena, anggota DPR itu kekuasaannya hanya ketika bersama-sama membuat keputusan. Ketika sendiri-sendiri, mereka sama lemahnya dengan banyak orang. Tanda tangan anggota DPR secara individual tidak laku," kata Dradjad.

"Misalnya, dia tidak bisa menyetujui tender proyek, tidak bisa memberikan kuota impor daging dan seterusnya. Sementara eksekutif, tanda tangan sendirian sudah bisa memberikan proyek besar-besaran sesuai jabatannya. Bisa memenangkan tender triliunan. Jadi lebih "sakti" dibanding legislator," imbuh Dradjad.

Begitu besarnya peluang korupsi eksekutif, lanjut Dradjad, seorang akademisi idealis yang sudah jadi professor seperti Rudi Rubiandini saja tergelincir setelah menjabat sebentar. "Kita bisa bayangkan bagaimana dengan mereka yang sudah tahunan bahkan belasan tahun menjabat di eksekutif. Kasus Gayus adalah bukti besarnya korupsi eksekutif, padahal dia birokrat yunior. Nah masalahnya, penanganan korupsi kita baru pada ekor gajah, yaitu legislator. Belum sampai pada kaki, apalagi badan gajah, khususnya eksekutif dengan kekuasaan besar," tandasnya.

(van/try)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads