3 Penolakan yang Muncul dari Lubuk Hati Jokowi

Jakarta - Tak hanya memegang kendali di ibu kota, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) kadang dimintai pendapat tentang kebijakan pemerintah pusat. Sebagai gubernur, Jokowi memang harus menjalankan regulasi yang telah dirancang di ranah pusat.

Namun, pria Solo ini kadang menyampaikan ketidaksepakatannya tentang beberapa kebijakan pemerintah pusat ataupun kebijakan daerah yang telah ada sejak sebelum dia menjadi gubernur. Apa saja?

1. Mobil Murah

Industri otomotif Indonesia diramaikan dengan kehadiran mobil murah dari beberapa pabrikan terkenal. Jokowi pun menyampaikan penolakannya. Dia khawatir program ini akan menyebabkan kemacetan di Jakarta semakin menggila.

Jokowi mengaku penolakan itu muncul dari lubuk hatinya yang paling dalam. Jokowi akan menyiasati mobil murah dengan ERP. Bisa juga Jokowi menerapkan pelat nomor ganjil genap kendaraan.

"Cegatnya pakai itu (ERP dan plat ganjil genap). Mungkin pakai pajak khusus," kata mantan Walikota Solo ini.

Menanggapi penolakan Jokowi, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan bahwa seharusnya Jokowi menyadari banyak warga Jakarta yang mendukungnya namun membutuhkan kendaraan roda empat.

"Harus diberikan kesempatan kepada rakyat kecil yang mencintai Pak Jokowi untuk bisa membeli mobil murah. Dan nggak semua mobil itu ditujukan untuk Jabodetabek, itu juga ditujukan di 400 kota di Indonesia," tegas MS Hidayat di Istana Negara, Kamis (12/9).

2. Balsem

Secara pribadi, Gubernur DKI Joko Widodo tak setuju dengan program pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin (Balsem) sebagai kompensasi kenaikan BBM. Menurutnya, dana tersebut sebaiknya diberikan kepada masyarakat untuk usaha produktif.

Jokowi juga mengatakan dirinya sudah sejak dulu tak sepakat dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang lebih dulu ada.

Menanggapi ketidaksetujuan Jokowi, Menko Kesra Agung Laksono pun sempat mempertanyakannya langsung kepada pria lulusan UGM ini. Hal itu terjadi saat keduanya bertemu di Istana Negara pada 18 Juni 2013 lalu. Keduanya terlibat percakapan singkat yang cair.

"Kenapa menolak BLSM?" tanya Agung kepada Jokowi.

"Bukan menolak Pak. Akan lebih baik digunakan untuk usaha produktif. Bukan menolak, bukan menolak," terang Jokowi yang mengenakan batik lengan panjang berwarna coklat.

"Oke dik, terima kasih ya," kata Agung.

3. Pekan Raya Jakarta (PRJ)

Pekan Raya Jakarta (PRJ) merupakan pameran tahunan yang digelar untuk merayakan hari ulang tahun DKI Jakarta. Acara ini pertama kali digelar di Monas dengan konsep pasar rakyat hingga akhirnya dipindahkan ke kawasan Kemayoran Jakarta Pusat pada tahun 1992.

Penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair.

Jokowi pun menginstruksikan Deputi Gubernur DKI Bidang Pariwisata Sylviana Murni untuk mempelajari Perda tersebut. Sebab, penyediaan lokasi untuk pedagang-pedagang kecil saat ini sangat kecil. Pameran tersebut saat ini menjelma menjadi ajang pameran modern.

Beberapa kali Jokowi menyampaikan sindirannya mulai dari pedagang kerak telor yang harus membayar Rp 400 ribu per bulan kepada pengelola PRJ Kemayoran hingga Pemprov DKI sebagai pemilik yang tetap harus membayat sewa stand.

Untuk mengembalikan PRJ ke ruhnya, Jokowi pun menggelar pesta rakyat yang diberi nama Pekan Produk Kreatif Daerah (PPKD) DKI Jakarta di Monas. Acara ini kemudian lebih dikenal dengan nama PRJ Monas. Acara ini dibuka secara gratis sehingga pengunjungpun membludak.

Di dalam acara tersebut, terdapat pameran produk UKM, kuliner tradisional, hingga pagelaran kesenian dan kebudayaan khas Jakarta.