detikcom
Sabtu, 07/09/2013 02:05 WIB

Helikopter SAR akan Evakuasi Korban Kapal Tenggelam di Nias

Khairul Ikhwan - detikNews
Medan, - Proses evakuasi para korban yang tewas dalam kecelakaan kapal di Nias Selatan akan dilakukan dengan menggunakan helikopter milik SAR. Jenazah para korban akan dibawa ke Medan.

Kepala Badan Kesbangpolinmas Pemprov Sumut Eddy Syofian menjelaskan, rencananya helikopter SAR akan berangkat pada Kamis (7/9/2013) pagi menuju Pulau Tello, Kecamatan Pulau-pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan. Para korban saat ini ada di sana.

"Para korban akan dibawa ke Bandara Pinang Sori di Tapanuli Tengah, untuk kemudian diterbangkan ke Medan,” kata Eddy Syofian kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (6/9/2013) malam.

Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Medan, Joni Superiadi menyatakan, helikopter Bolkow milik SAR akan berangkat dari Medan menuju Tapanuli Tengah pada pukul 07.00 WIB. Diperkirakan waktu tempuh sekitar dua jam.

"Setelah mengisi avtur di sana, heli langsung menuju Pulau Tello dengan estimasi waktu tempuh sekitar satu jam setengah," kata Joni.

Proses evakuasi akan bergantung situasi di lokasi termasuk kondisi cuaca.

Diberitakan sebelumnya, kapal yang ditumpangi Tim Evaluasi Kecamatan Terbaik Sumut 2013 karam karena dihantam ombak dan cuaca buruk di perairan Pulau-pulau Batu, di Kabupaten Nias Selatan, kemarin (5/9) sore.

Saat kejadian ada 11 penumpang di kapal, dan 5 orang di antaranya tewas. Saat ini sedang dilakukan pencarian terhadap tiga orang yang dinyatakan hilang.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rul/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%
MustRead close