MUI dan Menteri Agama Tak Bisa Larang Miss World

Jakarta - Sosiolog Universitas Indonesia Thamrin Amal Tomagola mengatakan, organisasi kemasyarakatan Islam tak bisa menghentikan ajang Miss World 2013. Apalagi jika alasannya adalah soal agama. Dia menilai saran Menteri Agama, Surya Dharma Ali agar masyarakat bali mematuhi fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak pada tempatnya.

“Karena di Bali juga ada Parisada Hindu Dharma Indonesia, mereka yang punya hak otoritas untuk memberi pertimbangan-pertimbangan di dalam agama Hindu, karena mayoritas warga di sana beragama Hindu,” kata dia saat dihubungi detikcom, Kamis (5/9) kemarin.

Saran menteri agama tersebut juga dianggap tidak sesuai dengan kewenangannya. Kontes Miss World lebih condong dalam ranah menteri pendidikan dan kebudayaan, dan kepolisian selaku pemberi izin dan penjaga keamanan.


“Lebih baik menteri agama jangan masuk ke dalam satu wilayah yang bukan wewenang dan otoritasnya karena ini bukan peristiwa agama, tapi peristiwa budaya di Bali dan Jakarta,” kata dia.

Menurut Thamrin, panitia penyelenggara Miss World 2013 bisa tetap menjalankan kegiatan sepanjang telah mengantongi izin dari kepolisian.

Dengan izin tersebut organisasi kemasyarakatan seperti FPI tak bisa datang ke tempat acara Miss World, apalagi melakukan sweeping. Thamrin yakin polisi tak akan membiarkan FPI melakukan aksi kekerasan.

Apabila ada sweeping atau tindak kekerasan, dan kontes Miss World batal, maka Indonesia akan menjadi sorotan internasional. “ Dunia internasional akan tahu bahwa ada kelompok ekstrim di Indonesia yang suka menggunakan cara di luar jalur hukum atau kekerasan,” kata Thamrin.

Panitia penyelanggara Miss World 2013 melalui Direktur MNC Media Group Budi Rustanto mengatakan pihaknya sudah mengantisipasi adanya penolakan dari FPI dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Termasuk jika penolakan tersebut berujung pada pembubaran acara Miss World secara paksa. “Kami harus minta bantuan polisi untuk pengamanan, kalau dengan kekuatan perusahaan gak punyalah kami” kata Budi kepada detikcom, Kamis (5/9) kemarin.

Budi pun optimistis pagelaran Miss World 2013 akan tetap bisa berlangsung meski desakan makin menguat. Apalagi panitia penyelanggara sudah mengantongi izin dari kepolisian.

Izin didapat setelah panitia memenuhi beberapa persyaratan. Antara lain rekomendasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Luar Negeri, dan Gubernur.

Karena itu, dia optimistis, izin penyelenggaran yang sudah diberikan tidak mungkin dibatalkan meski ada penolakan. “Saya rasa gak (mungkin), masa polisi goyang digertak sama orang itu, ini Negara besar, negara berdaulat dan punya kekuatan luar biasa,” kata Budi.

(erd/erd)