Menteri Agama Sudah Jelas Tolak Miss World

Kontroversi Ajang Miss World

Menteri Agama Sudah Jelas Tolak Miss World

- detikNews
Jumat, 06 Sep 2013 15:16 WIB
Ormas-ormas Islam di Jawa Timur menolak ajang Miss World, Rabu lalu. (Fotografer - Zainal Effendi)
Jakarta - Sikap pejabat pemerintah berbeda-beda dalam memandang penyelenggaraan Miss World 2013 yang pertama kalinya dihelat di Tanah Air. Menteri Agama Suryadharma Ali sudah mengeluarkan pernyataan sikapnya yakni tak setuju ajang ratu kecantikan sejagat itu digelar di Indonesia.

Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Menteri Agama sudah bicara dengan menolak pergelaran ajang tersebut karena tidak sesuai dengan budaya sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas umat muslim. "Hal yang menjadi prioritas seharusnya adalah mendengarkan aspirasi masyarakat kaum muslim," kata Nassarudin kepada detikcom kemarin.

Namun begitu, Nasaruddin mengaku kalau Kementerian Agama tidak punya wewenang untuk membatalkan ajang Miss World. “Yang pasti kami ikuti instruksi Bapak Menteri,” katanya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Reni Marlinawati mengatakan pergelaran Miss World tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak pantas digelar di Indonesia.

Menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang duduk di Komisi X ini, pemerintah telah melupakan kepentingan yang lebih besar yaitu martabat bangsa dan menjunjung tinggi kaum perempuan.

“Saya sebagai perempuan muslim jelas nolak. Enggak ada bagusnya digelar di Indonesia. Kita enggak cocok dengan budaya barat. Jangan dipaksakan,” kata Reni kepada detikcom, kemarin.





Menurut dia, lebih baik pemerintah saling berkomunikasi dan mendengarkan aspirasi masyarakat yang sebagian besar menolak pergelaran Miss World. Ia yakin persoalan ini karena pemerintah hanya mendengarkan segelintir orang yang punya kepentingan tanpa bersosialisasi dengan masyarakat muslim terlebih dulu.

Reni pun mengaku bingung dengan sikap Kementerian terkait yang memberikan izin penyelenggaraan Miss World. Menurutnya, meski sudah ada larangan dari daerah lain, tetap saja pemerintah memberikan lampu hijau untuk pergelaran di daerah yang potensial seperti Bali. “Pilih Bali karena lokasi, kemudahan izin, dan marketnya,” ujarnya.

Adapun Muhammadiyah sebagai ormas kedua terbesar di Indonesia menilai ajang tersebut lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya. Koordinator Dakwah Khusus Majelis Tabligh Pengurus Pusat Muhammadiyah, Agus Tri Sundari, mengatakan
bila pemerintah ingin mendapatkan citra positif di mata internasional jangan menggelar ajang yang tidak sama dengan pola pikir bangsa.

Dia menekankan hal ini harus disadari sebelum banyak aksi protes dari umat muslim dan malah menyudutkan pemerintah sendiri. “Ini manfaatnya apa? Lebih banyak mudhoratnya karena melecehkan kaum perempuan seperti barang di pasar,” ujar Agus kepada detikcom, kemarin.

(brn/brn)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads