NU: Pemerintah Lembek, Tak Seperti Era Soeharto yang Menolak Tegas

Jakarta - Sebagai ormas Islam terbesar di Tanah Air, Nahdlatul Ulama (NU) menaruh perhatian besar terhadap penyelenggaran ajang Miss World di Indonesia. NU menyoroti negatif kebijakan pemerintah yang mau menjadi tuan rumah pergelaran Miss World.

Ketua Pengurus Besar NU, Slamet Effendi Yusuf, mengatakan pemerintah lembek dan terlalu mudah dirayu oleh kekuatan uang. Seharusnya, tegas dia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Pariwisata tidak terlalu mudah untuk kompromi karena hanya kedekatan.

Slamet memandang alasan untuk memperkenalkan pariwisata serta turis mancanegara ke Indonesia pun dianggap hanya pencitraan. “Itu omong kosong semua. Masih ada cara peningkatan turin dan perkenalan pariwisata. Jangan lembek, menyerah dengan kekuatan uang dan modal,” kata Slamet saat ditemui detikcom, kemarin.

Slamet menekankan, seharusnya pemerintah tidak lembek dan bisa meniru era kepemimpinan Soeharto yang menolak tegas penyelenggaraan Miss World karena tidak sesuai dengan budaya bangsa.

Saat itu, ungkap dia, Menteri Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan tidak mau berkompromi karena memang tidak sesuai dengan pola pikir masyarakat di Tanah Air yang menjunjung martabat perempuan.

Namun, saat ini, persoalan ketika adanya kekuatan uang yang bisa mendikte pemerintah sesuai agenda yang diinginkan. Padahal, kata dia, persoalan ini penting karena menyangkut prinsip negara. “Kalau masih bisa ya diralat dan dibatalkan dong. Jangan seperti sekarang karena banyak menteri yang mudah dikompromikan,” jelasnya.

Menurut Slamet, janji panitia penyelenggara yang bakal menerapkan peraturan busana tanpa bikini dan memakai adat salah satu daerah hanya kamuflase. Baginya, hal itu tidak ada jaminan karena seperti pergelaran sebelumnya juga seperti itu. "Ada penyesuaian busana karena negara penyelenggara, namun busana pakaian minim tetap tidak bisa dilepaskan," ujarnya.

Serupa dengan NU, Koordinator Dakwah Khusus Majelis Tabligh Pengurus Pusat Muhammadiyah, Agus Tri Sundari, mengatakan pemerintah mesti mengambil sikap karena adanya gelombang protes dari kalangan umat muslim. Kebijakan panitia yang menerapkan penyesuaian busana tanpa mengenakan bikini dianggap hanya bualan.

Ia mencontohkan pergelaran Miss World di beberapa negara Islam yang tetap tidak berubah dan mengenakan busana minim. Bila tidak ada respons dari pemerintah, Agus memprediksi semakin banyak aksi protes dari masyarakat. “Pemerintah sendiri yang akan pusing dan malu karena banyak aksi demo. Harusnya mereka bisa mengantisipasi hal ini sebelumnya,” katanya kepada detikcom, kemarin.



(brn/brn)