Detik.com News
Detik.com
Kamis, 05/09/2013 20:32 WIB

KPK Usut Kaitan Kerugian Hambalang dengan Suap untuk Anas

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - KPK telah mengantongi kerugian negara dalam proyek Hambalang sebesar Rp 463,66 miliar. Lembaga anti korupsi ini tengah mengusut apakah ada kaitan antara kerugian negara tersebut dengan suap yang diduga diterima oleh Anas Urbaningrum.

Kerugian negara tersebut digunakan untuk melengkapi berkas 3 tersangka yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan proyek Hambalang. Tiga tersangka itu adalah Andi Malarangeng, Deddy Kusdinar dan Teuku Bagus.

Selain tiga tersangka terkait pengadaan itu, KPK juga menetapkan tersangka lain yang berkaitan dengan penerimaan suap. Tersangka itu adalah Anas Urbaningrum. Nama terakhir diduga menerima suap dan menggunakan pengaruhnya kala itu sebagai ketua fraksi Demokrat untuk memuluskan proses tender bagi Adhi Karya.

Jubir KPK Johan Budi mengatakan, data kerugian negara proyek Hambalang itu bisa jadi memiliki kaitan dengan kasus suap untuk Anas. Belum ada kesimpulan, namun proses pendalaman sedang dilakukan.

"Belum ada kesimpulan apakah penerimaan oleh AU memiliki kaitan dengan kerugian negara. Tapi itu sedang didalami," ujar Johan, Kamis (5/9/2013).


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(fjr/jor)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
93%
Kontra
7%