detikcom
Kamis, 05/09/2013 20:32 WIB

KPK Usut Kaitan Kerugian Hambalang dengan Suap untuk Anas

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - KPK telah mengantongi kerugian negara dalam proyek Hambalang sebesar Rp 463,66 miliar. Lembaga anti korupsi ini tengah mengusut apakah ada kaitan antara kerugian negara tersebut dengan suap yang diduga diterima oleh Anas Urbaningrum.

Kerugian negara tersebut digunakan untuk melengkapi berkas 3 tersangka yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan proyek Hambalang. Tiga tersangka itu adalah Andi Malarangeng, Deddy Kusdinar dan Teuku Bagus.

Selain tiga tersangka terkait pengadaan itu, KPK juga menetapkan tersangka lain yang berkaitan dengan penerimaan suap. Tersangka itu adalah Anas Urbaningrum. Nama terakhir diduga menerima suap dan menggunakan pengaruhnya kala itu sebagai ketua fraksi Demokrat untuk memuluskan proses tender bagi Adhi Karya.

Jubir KPK Johan Budi mengatakan, data kerugian negara proyek Hambalang itu bisa jadi memiliki kaitan dengan kasus suap untuk Anas. Belum ada kesimpulan, namun proses pendalaman sedang dilakukan.

"Belum ada kesimpulan apakah penerimaan oleh AU memiliki kaitan dengan kerugian negara. Tapi itu sedang didalami," ujar Johan, Kamis (5/9/2013).


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjr/jor)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
61%
Kontra
39%