Detik.com News
Detik.com
Kamis, 05/09/2013 20:32 WIB

KPK Usut Kaitan Kerugian Hambalang dengan Suap untuk Anas

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - KPK telah mengantongi kerugian negara dalam proyek Hambalang sebesar Rp 463,66 miliar. Lembaga anti korupsi ini tengah mengusut apakah ada kaitan antara kerugian negara tersebut dengan suap yang diduga diterima oleh Anas Urbaningrum.

Kerugian negara tersebut digunakan untuk melengkapi berkas 3 tersangka yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan proyek Hambalang. Tiga tersangka itu adalah Andi Malarangeng, Deddy Kusdinar dan Teuku Bagus.

Selain tiga tersangka terkait pengadaan itu, KPK juga menetapkan tersangka lain yang berkaitan dengan penerimaan suap. Tersangka itu adalah Anas Urbaningrum. Nama terakhir diduga menerima suap dan menggunakan pengaruhnya kala itu sebagai ketua fraksi Demokrat untuk memuluskan proses tender bagi Adhi Karya.

Jubir KPK Johan Budi mengatakan, data kerugian negara proyek Hambalang itu bisa jadi memiliki kaitan dengan kasus suap untuk Anas. Belum ada kesimpulan, namun proses pendalaman sedang dilakukan.

"Belum ada kesimpulan apakah penerimaan oleh AU memiliki kaitan dengan kerugian negara. Tapi itu sedang didalami," ujar Johan, Kamis (5/9/2013).


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjr/jor)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%