Kamis, 05/09/2013 20:32 WIB

KPK Usut Kaitan Kerugian Hambalang dengan Suap untuk Anas

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - KPK telah mengantongi kerugian negara dalam proyek Hambalang sebesar Rp 463,66 miliar. Lembaga anti korupsi ini tengah mengusut apakah ada kaitan antara kerugian negara tersebut dengan suap yang diduga diterima oleh Anas Urbaningrum.

Kerugian negara tersebut digunakan untuk melengkapi berkas 3 tersangka yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan proyek Hambalang. Tiga tersangka itu adalah Andi Malarangeng, Deddy Kusdinar dan Teuku Bagus.

Selain tiga tersangka terkait pengadaan itu, KPK juga menetapkan tersangka lain yang berkaitan dengan penerimaan suap. Tersangka itu adalah Anas Urbaningrum. Nama terakhir diduga menerima suap dan menggunakan pengaruhnya kala itu sebagai ketua fraksi Demokrat untuk memuluskan proses tender bagi Adhi Karya.

Jubir KPK Johan Budi mengatakan, data kerugian negara proyek Hambalang itu bisa jadi memiliki kaitan dengan kasus suap untuk Anas. Belum ada kesimpulan, namun proses pendalaman sedang dilakukan.

"Belum ada kesimpulan apakah penerimaan oleh AU memiliki kaitan dengan kerugian negara. Tapi itu sedang didalami," ujar Johan, Kamis (5/9/2013).


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(fjr/jor)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%