Antrean Membludak, Polres Jaksel Jamin Tak Ada Calo di Pengurusan SKCK

Antrean Membludak, Polres Jaksel Jamin Tak Ada Calo di Pengurusan SKCK

- detikNews
Kamis, 05 Sep 2013 15:03 WIB
Foto Ilustrasi SKCK
Jakarta - Sebanyak tak kurang dari 600 orang mengantre untuk mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polres Metro Jakarta Selatan. Pihak Polres memastikan tak ada calo dalam antrean yang akan membludak tersebut.

"Nggak ada lah, ya gimana mau ada calo orang harus cap sidik jari satu-satu," kata Kasubag Humas Polres Jaksel Kompol Aswin, saat dihubungi, Kamis (5/9/2013).

Pengurusan SKCK jauh lebih banyak dari biasanya karena dalam waktu dekat akan ada tes CPNS. Petugas di Polres Jaksel pun siap lembur agar tak ada penumpukan pelayanan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jam selesainya ya gak pasti, kadang jam 19.00 WIB, kadang jam 21.00 WIB. Kalau hari biasa, nggak banyak kayak sekarang pulangnya jam 16.30 WIB," ujarnya.

Aswin mengatakan, pelayanan SKCK akan selesai dalam waktu 2 hingga 3 hari. Setiap pemohon dipungut biaya Rp 10 ribu sebagai biaya administrasi.

"Setiap pemohon diberikan blanko baik perpanjang maupun baru. Pemberian blanko hanya sampai jam 12.00 WIB. Jumlah blanko yang disebar ada 400 hingga 600. Pelayanan sampai terlayani semua," jelasnya.

Sementara itu Adit (25) seorang pekerja Swasta di Jakarta berniat mengadu nasib di tes CPNS tahun ini. Berbekal Ijazah D3nya, Adit berencana melamar menjadi PNS di Pemda DKI Jakarta.

"Saya berniat ngelamar ke Pemda DKI, khususnya Dinas Pariwisata karena saya memang lulusan pariwisata," kata Adit.

Adit mengantre bersama ratusan orang lainnya yang juga membuat SKCK di Polres Metro Jaksel hari ini. Berkas yang diajukan baru rampung lima hari kemudian, tepatnya Selasa 10 September 2013.

Warga Petukangan, Jakarta Selatan itu mengaku pernah mengikuti tes CPNS pada tahun 2010. Sayangnya saat itu dia gagal.

Alasan pria kelahiran tahun 1988 itu berniat menjadi PNS karena dapat lebih menjanjikan masa depannya. "Ya kita kan tahu sendiri jadi PNS itu ada tunjangan hari tuanya, ya meskipun di swasta juga mungkin ada ya," ujarnya.

Saat ini praktik mafia PNS disebut-sebut masih banyak ditemukan. Dengan uang sekian, seseorang dapat melakukan 'booking' 1 posisi sebagai PNS.

Ditanya soal uang pelicin, meskipun tahu ada praktik seperti itu Adit mengaku tak ada niatan untuk menempuh jalur curang agar dirinya diloloskan jadi PNS.

"Sejauh ini belum pernah ditawarin. Nggak kayaknya. Kan nggak sedikit yang diminta. Bisa jutaan sampe puluhan juta," ungkapnya.

(rna/mpr)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads