Kembali Jadi Sasaran, Karolin Hindari Wartawan

Jakarta - Wajah Karolin Margareta Natasha terlihat santai ketika mengikuti rapat paripurna terkait Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban ABPN tahun 2012 di gedung DPR, Selasa lalu.

Anggota Komisi IX DPR yang antara lain mengurusi kependudukan dan kesehatan ini cukup serius ketika mendengarkan paparan Wakil Ketua DPR Sohibul Iman dan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Yasona Laoly secara bergantian.

Mengenakan setelan blazer putih dengan rok sedang, kader PDI Perjuangan ini memang lebih banyak diam dan mendengarkan paparan. Sesekali, politikus berusia 31 tahun itu ngobrol dengan rekannya sesama Komisi IX dari PDIP Ribka Tjiptaning.
 

 
Hampir tiga jam, Karolin berada di Gedung Nusantara II. Namun, Karolin, yang merupakan putri Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, itu sudah keburu keluar beberapa menit sebelum rapat paripurna selesai.

Rupanya, ia sadar bakal dikejar dan ditunggu awak media di pintu depan sejak kasusnya dimunculkan kembali. Hal ini karena Karolin tidak terlihat keluar dari pintu utama. Yang ada hanya kader PDIP lain yaitu Ribka dan Rieke Diah Pitaloka saat keluar gedung.

Menurut seorang petugas keamanan yang berjaga di Gedung Nusantara II, Karolin keluar sekitar 20 menit sebelum rapat paripurna selesai. “Ibu Karolin pakai baju putih udah keluar tadi agak buru-buru,” kata salah seorang petugas keamanan saat ditanyai detikcom.

Sejak kasus video porno mirip Karolin mencuat pada April 2012, Karolin pada 12 Juni 2012 sempat menggelar jumpa pers. Ia menyangkal terlibat kasus video porno tersebut. "Saya tidak terkait dengan masalah itu," kata Karolin saat itu setelah beberapa waktu "menghilang" dari DPR sejak kasusnya mencuat.

Salah seorang Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Maruarar Sirait, mempersilakan Badan Kehormatan DPR untuk memproses kelanjutan kasus tersebut. “Kami hormati putusan itu. Tapi, harus menerapkan asas praduga tidak bersalah, obyektif, dan fair," tegas anggota Komisi XI DPR ini kepada detikcom, kemarin, seraya mengingatkan persoalan ini sangat sensitif karena menyangkut kehormatan seseorang.

Wakil Ketua BK DPR, Abdul Wahab Dalimunthe, mengaku pengungkapan kasus ini belum maksimal dan sulit menemukan bukti baru untuk penelusuran lanjutan. Hal ini dipengaruhi proses identifikasi yang dilakukan Bareskrim Polri pada tahun lalu yang tidak membuahkan hasil.

Dengan kondisi seperti itu, BK DPR pun saat ini akan menggunakan tiga ahli telematika baru dari tiga universitas untuk bisa menuntaskan. Menurutnya, alasan pemilihan tiga pakar dari kampus diharapkan lebih netral dan tidak punya kepentingan.

“Nama-namanya saya enggak tahu. Infonya ya begitu ada yang doktor dari ITB, minggu depan datang. Dua lain dari UGM dan Unpad. Nanti hasilnya dari tiga pakar itu ya bagaimana terserah,” kata Abdul kepada detikcom di gedung DPR, kemarin.



(brn/brn)