Akbar Tandjung: Masa Presiden Partai Tidak Boleh Dikritik

Jakarta - Partai Golkar memanas jelang Rapimnas pada bulan Oktober nanti. Pencapresan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie yang akrab dipanggil Ical itu menuai kritik dari internal partai itu sendiri.

Terakhir, Ketua DPP Golkar Yorrys Raweyai mempermasalahkan masa jabatan Ical yang disebutnya melanggar AD/ART partai. Ketua Wantim Partai Golkar Akbar Tandjung menilai hal tersebut merupakan hal yang wajar.

"Menggoyangnya itu di mananya. Masa tidak boleh presiden partai dikritik. Kan kita di negara demokratis," ujar Akbar usai diskusi FDN & AT Institute dengan tema "Konsep Nusantara dalam Semangat Kemerdekaan NKRI" di Auditorium FDN, Kantor Taman A9, unit C8-C10, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/9/2013).

"Pemimpin partai harus demokratis, termasuk kalau ada orang yang mengkritik, menyampaikan pendapat, itu juga harus diberi tempat," imbuh mantan Ketua DPR itu.

Akbar juga menambahkan, Indonesia ini negara demokratis di mana semua orang mempunyai hak untuk berbicara. Dan penyampaian kritik dan masukan itu sah-sah saja, termasuk dari dalam partai politik itu sendiri.

"Partai politik kok tidak boleh ada yang memberi masukan. Termasuk pendapat yang memberi kritik harus diberi tempat, dan pemimpin harus demokratis," kata Akbar yang mengenakan batik nuansa kuning itu.

Partai Golkar sendiri mengalami ketegangan karena beberapa hal. Selain, masa jabatan 6 tahun Ical yang dipertanyakan oleh Ketua DPP Golkar Yorrys Raweyai, dikhawatirkan elektabilitas Ical sebagai capres yang stagnan itu bisa mempengaruhi elektabilitas Golkar jelang Pemilu legislatif tahun depan.

(dha/mok)