Bawa Amplop Raksasa, Warga Batang Minta Ganjar Hentikan Megaproyek PLTU

Semarang - Atik (35), warga Ponowareng, Kabupaten Batang terlihat emosi saat berbicara dengan polisi yang berjaga di depan gedung DPRD Jawa Tengah. Ia membentak polisi karena rasa kecewanya terhadap oknum aparat yang melakukan kekerasan di dekat rumahnya di kawasan pembangunan PLTU di Batang.

Sejak pukul 11.00 WIB, ratusan warga Batang tiba di depan gedung DPRD Jateng dengan diangkut lebih dari 10 truk. Mereka berorasi dengan menggebu-gebu menolak pembangunan PLTU terbesar se-Asia Tenggara yang berlokasi di Batang itu.

Peserta aksi menyayangkan aksi brutal yang dilakukan oknum aparat pada hari Senin (2/9) lalu. Saat itu pihak warga yang awalnya ingin bernegosiasi tiba-tiba bentrok dan dipukuli oleh oknum aparat. Bahkan dua siswa SMP juga dipukuli hingga di lempar ke sungai.

"Kemarin ada dua anak tetangga saya yang hanya lewat untuk membelikan minum. Tapi aparat memukuli mereka dan dimasukkan ke sungai, giginya sampai rontok, sampai dibawa ke Rumah Sakit Batang," kata Atik di depan gedung DPRD Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang, Rabu (4/9/2013).

Hal senada dikatakan oleh seorang nenek bernama Wasimah. Ia berorasi sambil berteriak meminta Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menghentikan megaproyek PLTU Batang. Ia mengaku menjadi korban dalam bentrokan yang terjadi hari Senin lalu.

"Saya nenek-nenek dibuang gitu saja ke comberan sama aparat. Apa itu aparat yang menyakiti rakyat. Kami enggak nuntut dikasih beras, ikan, dan pekerjaan, kami hanya minta rencana pembanguna PLTU di Batang dibatalkan," ujarnya.

Selain berorasi, warga juga membawa amplop raksasa berukuran 5x2 meter bertuliskan "Kepada YTH: Bp. Ganjar Pranowo, Hal: Keberatan Ijin Amdal PLTU Batang yang berkekuatan 2x1000 megawatt". Amplop tersebut sebagai bentuk simbol menyurati Gubernur Jateng agar menepati janji dan memindahkan lokasi pembangunan PLTU.

Hingga saat ini ratusan warga Batang yang dari Desa Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, dan Roban masih berunjuk rasa. Sedangkan 16 perwakilan diperbolehkan masuk ke kantor Gubernur untuk melakukan audiensi.

(alg/try)