Detik.com News
Detik.com

Selasa, 03/09/2013 15:40 WIB

Hari ke-324 Jokowi

Soal Tuntutan Upah Rp 3,7 Juta, Jokowi: Buruh, Pakai Logika Sajalah

Ray Jordan - detikNews
 Soal Tuntutan Upah Rp 3,7 Juta, Jokowi: Buruh, Pakai Logika Sajalah
Jakarta - Ratusan buruh dari berbagai elemen berunjuk rasa di depan gedung Balaikota DKI menuntut kenaikan upah menjadi Rp 3,7 juta. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan para buruh seharusnya mengerti kondisi ekonomi negara saat ini.

"Melihat situasi kondisi kaya gini, kita saja deg-degan. Rupiah melemah terus, defisit anggaran, impor ditahan, kita malah ribut masalah UMP," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2013).

Jokowi meminta para buruh untuk menggunakan logikanya terkait kenaikan UMP. Terlebih pada saat kenaikan UMP 2013, banyak perusahaan yang gulung tikar alias bangkrut.

"Logika sajalah. Saya kira perusahaan sampai saat ini masih bisa bertahan saja sudah cukup bagus. Jangan sampai nanti malah akan lebih banyak yang di-PHK. Tapi kan saya bukan penentu, karena penentunya adalah Apindo dan buruh, saya hanya tanda tangan saja," ujarnya.

"Inikan masalah imej. Kita harus ada saling pengertianlah. Antara pekerja, pengusaha dan pemerintah itu saling mendukung," tambahnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(jor/rmd)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%