PM Prancis: Tak Akan Ada Voting Parlemen Terkait Aksi ke Suriah

Paris - Perdana Menteri (PM) Prancis Jean-Marc Ayrault menegaskan tidak akan ada voting dalam parlemen terkait aksi militer ke Suriah. Prancis meyakini bahwa pemerintah Suriah berada di balik serangan kimia mematikan bulan lalu tersebut.

"Rezim Bashar al-Assad yang telah melakukan aksi tak bisa dimaafkan pada 21 Agustus," tegas PM Ayrault merujuk pada serangan kimia di pinggiran Damaskus, seperti dilansir AFP, Selasa (3/9/2013).

PM Ayrault sendiri telah menemui banyak anggota parlemen untuk membahas krisis Suriah ini. Dia menegaskan, Presiden Francois Hollande terus menggalang dukungan dan membentuk koalisi untuk melancarkan aksi menghukum rezim Suriah atas serangan kimia tersebut.

"Melanjutkan upaya pembentukan koalisi sesegera mungkin," tuturnya.

Mengenai voting dalam parlemen, PM Ayrault menyatakan, semuanya tergantung pada Presiden Hollande. "Terserah kepada presiden jika memang dia memutuskan harus digelar voting... maka harus digelar," ucapnya merujuk pada rapat darurat parlemen.

Namun dengan tegas Ayrault menyatakan tidak akan ada voting yang digelar pada rapat parlemen hari Rabu (4/9) waktu setempat.

Presiden Hollande bisa menginstruksikan aksi militer tanpa adanya persetujuan parlemen. Namun sejumlah anggota parlemen Prancis mendorong Presiden Hollande untuk menggelar voting, sebelum melaksanakan aksi militer ke Suriah.


(nvc/ita)