Nama Anggota DPR Hilang di Audit Hambalang, KontraS: Ada Sponsor Politik

Jakarta - Hilangnya 15 nama anggota DPR dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahap II terhadap proyek Hambalang masih menjadi tanda tanya. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menduga ada sponsor politik di balik hilangnya nama-nama tersebut.

"Jika memang dihilangkan secara sengaja pasti ada sponsor politik," kata Koordinator KontraS Haris Azhar, di kantornya, Jl Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2013).

Haris mengatakan, bisa saja BPK dalam keadaan diintervensi saat menyatakan nama-nama tersebut hilang dari berkas audit. Bisa juga nama-nama yang dihilangkan merupakan calon-calon yang dapat membongkar kasus Hambalang.

"Biasanya orang yang dihilangkan adalah jika masuk ke dalam proses hukum dia dapat membongkar kasus tersebut," ujarnya.

Ketua DPR Marzuki Alie telah bertemu Ketua BPK Hadi Purnomo dan memberi penjelasan alasan 'hilangnya' nama-nama anggota DPR tersebut.

"Saya baru ketemu Pak Hadi Purnomo tadi di Istana, saya minta izin ke beliau untuk menyampaikan, kata beliau silakan disampaikan. Jadi, nama-nama yang 15 anggota DPR itu ada di kertas kerja pemeriksaan, bukan di laporan, karena nama-nama ini tidak tersangkut, maka tidak muncul di LHP," kata Marzuki, Jumat (30/8) lalu.

Berdasarkan keterangan yang didapatnya dari Hadi, Marzuki mengatakan inisial nama-nama yang muncul di audit BPK yang diserahkan ke DPR adalah mereka yang terindikasi melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang. Tidak ada inisial nama anggota DPR di laporan itu.

"Jadi ke 15 nama itu memang dipanggil untuk diklarifikasi. Jadi nama-namanya hanya ada di kertas pemeriksaan. Justru malah bukan 15, tapi 30 anggota DPR yang dipanggil. Tapi itu bukan orang yang terlibat, " paparnya.

"Kata Pak Hadi Purnomo, bahwa dalam pemeriksaan itu ada kertas kerja, kertas kerja itu tak harus masuk ke LHP," imbuh pria asal Sumatera Selatan ini.

(rna/mad)