"Akan dicairkan dan sudah dilakukan perbaikan data pada tahap I yang bermasalah. Dan sudah kita berikan petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri dan polanya sudah dibuatkan," ujar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi kepada wartawan setelah acara Peluncuran Indonesia Governance Index (IGI) di Hotel JW Marriot, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/9/2013).
Gamawan mengatakan, nantinya perbaikan akan dimulai dari musyawarah desa. Jadi kalau kemarin ada salah 5 persen, berarti 5 persen ini dirapatkan untuk merumuskan siapa penggantinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Gamawan, ukuran kategori miskin di daerah dan di pusat berbeda. Dalam hal ini, pengawasan jadi masalah penting.
"Seperti contohnya di Yogya, kan nggak hanya miskin tapi ada juga kategori hampir miskin. Jadi yang hampir miskin bisa membiayai yang miskin. Saya kira itu bagus. Jadi yang miskin diambil pusat, hampir miskin diambil daerah," imbuh Gamawan.
(spt/mad)