Dari Pendidikan ke Politik, Ini Alasan Anies Baswedan Ikut Konvensi

Jakarta - Kehadiran Rektor Paramadina Anies Baswedan ikut dalam konvensi capres Partai Demokrat, memang cukup mengejutkan. Aktivis pendidikan itu 'banting setir' tiba-tiba terjun ke dunia politik. Apa alasannya?

"Saya ingin gariskan saya tidak pernah melobi, meminta atau kirim siapapun untuk ikut konvensi, tahu-tahu diundang. Ini ada kesempatan anda bisa ikut mengurusi republik ini, tapi harus berkompetisi," cerita Anies Baswedan di acara Syawalan Alumni HMI-MPO, di Grand Sahid Hotel, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta, Sabtu (31/8/2013).

Menurutnya, selama ini rakyat hanya sebagai pembayar pajak di mana negara mengumpulkan pemasukan hingga menjadi Rp 1.700 triliun angka APBN, tapi tak pernah ikut mengurusinya.

"Anda bisa ikut mengurusi, tapi anda harus ikut didukung parpol dan anda harus berkompetisi. Kalau yang dipikirkan hindari kontroversi, kritik, cacian, saya rasa lebih nyaman saya menjalani sekarang jalan damai," tuturnya.

"Apa yang mau dikritik dengan kirim guru ke seluruh Indonesia? (Politik) ini jalan terjang, penuh tantangan, tapi di jalan ini kita bisa mengubah republik ini," tegas Anies.

Ia kemudian menceritakan bagaimana keputusaannya itu diambil. Yaitu saat ia menghadiri upacara bendera 17 Agustus mewakili kakeknya yang diundang oleh Istana karena menerima bintang mahaputra adipradana.

"Ketika bendera dinaikkan, saya merasa saya duduk di sini atas nama kakek saya yang telah menghibahkan hidupnya untuk republik ini," ucapnya.

"Jika saat ini saya diberi tantangan dan saya mundur, lalu bertemu kakek saya dengan menyampaikan maaf saya tidak berani, sementara mereka ambil bagian untuk republik ini. Maka saya akan jalani bagian saya memastikan bendera itu berkibar lebih tinggi," lanjut Anies.

Anies juga menyatakan, keputusannya ikut konvensi bukanlah kalkulasi personal. Kalau hitung-hitung akan lewat jalur mana ikut memperbaiki negara, maka semua jalur tertutup.

"Dari 11 orang yang diundang semuanya penyelenggara negara atau mantan penyelenggara negara, saya warga negara bukan penyelenggara negara, bukan menteri, bukan ketua partai, bukan siapa-siapa," papan intelektual muda itu.

"Maka sekarang sudah saatnya warga negara ambil kontrol atas negara," imbuhnya disambut tepuk tangan hadirin.

(bal/gah)