Pungli dan Kualitas Pelayanan Publik Jadi Bahan Evaluasi Lurah di Jakarta

Jakarta - Setiap enam bulan sekali Pemprov DKI akan mengadakan evaluasi kepada para lurah dan camat. Wagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan, pungutan liar dan kualitas pelayanan publik menjadi tolak ukur prestasi aparat pemerintahan itu.

"Masih ada pungutan atau tidak, melayani orang cepat atau tidak," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2013).

Menurut Ahok, selama ini banyak kantor kelurahan maupun kecamatan yang membuka pelayanan hingga malam hari. Hal tersebut agar tingkat kepuasaan masyarakat meningkat.

"Kita bisa liat ada berapa orang yang nggak dapat KJS (Kartu Jakarta Sehat) di tempatnya, ada berapa orang yang susah. Masa ada orang yang terlunta-lunta di daerahnya lurah nggak tahu gitu kan," jelasnya.

Ahok menambahkan, jika para lurah dan camat itu tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, maka tak hanya rotasi, bahkan ancaman pencopotan pun menanti.

"Tapi yang jelas kita nggak pernah rotasi atau copot karena demonya 'orang' gitu lho. Nggak ada urusan," celetuk Ahok.

(rna/jor)