detikcom
Rabu, 28/08/2013 08:47 WIB

Siapa Usut Aset Oknum TNI Bandar Ekstasi?

Andri Haryanto - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Dua oknum TNI AU dibekuk lantaran dugaan keterlibatan dalam peredaran narkotika, awal Juli 2013 lalu. Salah satunya adalah Sersan Mayor (BW) BW, yang menjadi otak peredaran ekstasi ke beberapa klub malam. BW pun diduga memiliki aset berlimpah hasil transaksi narkotika.

Seperti penyelidikan dan penyidikan kasus narkotika sebelumnya, sedianya tidak berhenti di aksi penangkapan dan peyerahan fisik sang oknum kepada Polisi Militer di kesatuan. Penyelidikan menyeluruh tentu diharapkan dalam penanganan aset sang bandar untuk mengetahui keterlibatan-keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

Permasalahan kemudian muncul, siapa yang akan mengusut aset oknum TNI tersebut, Badan Nasional Narkotika (BNN) atau kah POM TNI AU?

Merujuk pasal 74 Undang-undang No. 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), tidak ada ketegasan yang menyebutkan pengusutan TPPU dilakukan pihak militer. Adapun bunyi pasal tersebut adalah; Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain menurut undang-undang.

Adapun dalam penjabaran pasal tersebut yang menyebut 'penyidik tindak pidana asal' adalah seperti yang diamanatkan undang-undang, yaitu Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, Dirjen Pajak, dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Namun, dalam kasus pengusutan aset Serma BW, menjadi bertabrakan, di mana sang bandar yang juga seorang prajurit TNI tunduk kepada UU No. 31/1997 tentang Peradilan Militer, baik itu untuk kasus pidana umum, militer, atau pidana khusus, sebagaimana mengacu pada pasal 69 ayat 1.

Struktur Peradilan Militer sendiri adalah Polisi Militer, Ankum (atasan yang berhak menghukum), serta Oditur yang bertindak sebagai penuntut. Selain itu terdapat pula penyidik pembantu, yaitu Provos TNI AD, AL, AU, dan Provos Polri.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ahy/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
51%
Kontra
49%