Rabu, 28/08/2013 08:47 WIB

Siapa Usut Aset Oknum TNI Bandar Ekstasi?

Andri Haryanto - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Dua oknum TNI AU dibekuk lantaran dugaan keterlibatan dalam peredaran narkotika, awal Juli 2013 lalu. Salah satunya adalah Sersan Mayor (BW) BW, yang menjadi otak peredaran ekstasi ke beberapa klub malam. BW pun diduga memiliki aset berlimpah hasil transaksi narkotika.

Seperti penyelidikan dan penyidikan kasus narkotika sebelumnya, sedianya tidak berhenti di aksi penangkapan dan peyerahan fisik sang oknum kepada Polisi Militer di kesatuan. Penyelidikan menyeluruh tentu diharapkan dalam penanganan aset sang bandar untuk mengetahui keterlibatan-keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

Permasalahan kemudian muncul, siapa yang akan mengusut aset oknum TNI tersebut, Badan Nasional Narkotika (BNN) atau kah POM TNI AU?

Merujuk pasal 74 Undang-undang No. 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), tidak ada ketegasan yang menyebutkan pengusutan TPPU dilakukan pihak militer. Adapun bunyi pasal tersebut adalah; Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain menurut undang-undang.

Adapun dalam penjabaran pasal tersebut yang menyebut 'penyidik tindak pidana asal' adalah seperti yang diamanatkan undang-undang, yaitu Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, Dirjen Pajak, dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Namun, dalam kasus pengusutan aset Serma BW, menjadi bertabrakan, di mana sang bandar yang juga seorang prajurit TNI tunduk kepada UU No. 31/1997 tentang Peradilan Militer, baik itu untuk kasus pidana umum, militer, atau pidana khusus, sebagaimana mengacu pada pasal 69 ayat 1.

Struktur Peradilan Militer sendiri adalah Polisi Militer, Ankum (atasan yang berhak menghukum), serta Oditur yang bertindak sebagai penuntut. Selain itu terdapat pula penyidik pembantu, yaitu Provos TNI AD, AL, AU, dan Provos Polri.Next

Halaman 1 2

Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(ahy/mok)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%