detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Jumat, 18/04/2014 10:10 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Rabu, 28/08/2013 08:47 WIB

Siapa Usut Aset Oknum TNI Bandar Ekstasi?

Andri Haryanto - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Dua oknum TNI AU dibekuk lantaran dugaan keterlibatan dalam peredaran narkotika, awal Juli 2013 lalu. Salah satunya adalah Sersan Mayor (BW) BW, yang menjadi otak peredaran ekstasi ke beberapa klub malam. BW pun diduga memiliki aset berlimpah hasil transaksi narkotika.

Seperti penyelidikan dan penyidikan kasus narkotika sebelumnya, sedianya tidak berhenti di aksi penangkapan dan peyerahan fisik sang oknum kepada Polisi Militer di kesatuan. Penyelidikan menyeluruh tentu diharapkan dalam penanganan aset sang bandar untuk mengetahui keterlibatan-keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

Permasalahan kemudian muncul, siapa yang akan mengusut aset oknum TNI tersebut, Badan Nasional Narkotika (BNN) atau kah POM TNI AU?

Merujuk pasal 74 Undang-undang No. 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), tidak ada ketegasan yang menyebutkan pengusutan TPPU dilakukan pihak militer. Adapun bunyi pasal tersebut adalah; Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain menurut undang-undang.

Adapun dalam penjabaran pasal tersebut yang menyebut 'penyidik tindak pidana asal' adalah seperti yang diamanatkan undang-undang, yaitu Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, Dirjen Pajak, dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Namun, dalam kasus pengusutan aset Serma BW, menjadi bertabrakan, di mana sang bandar yang juga seorang prajurit TNI tunduk kepada UU No. 31/1997 tentang Peradilan Militer, baik itu untuk kasus pidana umum, militer, atau pidana khusus, sebagaimana mengacu pada pasal 69 ayat 1.

Struktur Peradilan Militer sendiri adalah Polisi Militer, Ankum (atasan yang berhak menghukum), serta Oditur yang bertindak sebagai penuntut. Selain itu terdapat pula penyidik pembantu, yaitu Provos TNI AD, AL, AU, dan Provos Polri.Next

Halaman 1 2

Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(ahy/mok)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%
MustRead close