"Ini juga menunjukkan negara lemah menghadapi mereka, sehingga perlu lapas khusus. Intinya jangan pendekatan proyek, bisa jadi objek itu barang. Kalau jadi objek bisa nggak ada harapan," kata politikus PKS Nasir Djamil kepada detikcom, Selasa (27/8/2013).
Nasir menambahkan, di satu sisi jika lapas khusus teroris tersebut untuk memutus rantai kaderisasi di dalam penjara, maka akan mendapatkan dukungan. Namun belum ada konsep yang dikeluarkan oleh Ditjen PAS untuk rencana ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggota Komisi III DPR ini mengatakan sifat khusus suatu lapas berarti lebih ketat dari pada acuan dan aturan lapas lainnya. Belum munculnya konsep lapas khusus teroris ini dikhawatirkan akan bernasib sama seperti lapas narkotika.
"Yang penting diawasi yang baik. Sekarang, sebenarnya ada pengkhususan seperti narkotika tapi ternyata yang di dalam bisa mengatur narkotika di luar," ujar Nasir.
"Ada plus-minusnya, kalau satu sadar bisa sadar semuanya di lapas khusus itu. Pertanyaannya, berapa banyak teroris di Indonesia sehingga butuh seperti itu? Kalau ada lapas teroris, berarti banyak teroris, tapi apa begitu di Indonesia?" ujar Nasir menambahkan.
Sebelumnya, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Pemasyarakatan Bambang Krisbanu membeberkan pembahasan di tingkat menteri terkait penjara khusus teroris. BNPT, BNN dan Densus 88 juga dilibatkan dalam pekerjaan yang dinilai tidak semudah membalikkan telapak tangan.
(vid/trq)