detikcom
Selasa, 27/08/2013 09:18 WIB

Perakit Senjata Api Ilegal di Cipacing Didanai Kimlay

Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Oknum pengrajin senapan angin di kawasan Cipacing, Sumedang, Jawa Barat disinyalir kerap menerima pesanan untuk merakit senjata api ilegal. Mereka berani melakukan hal itu lantaran mendapat support dana dari seseorang bernama Kimlay.

Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Herry Heryawan mengatakan, Kimlay sering meminta kepada oknum pengrajin senapan angin untuk memodifikasi airsoft gun menjadi senjata api. Salah satunya kepada tersangka BS (46).

"Kimlay ini yang mendanai beberapa pengrajin senapa angin untuk membuat senjata api ilegal," kata Herry, Senin (26/8/2013) malam.

Sebagai modalnya, Kimlay memberikan mesin bubut kepada tersangka BS. Ini dilakukan Kimlay agar ia bisa menyuruh BS untuk membuat senjata api ilegal atau memodifikasi airsotf gun menjadi senjata api. Yang mana, kerangka mesin dalaman senjata api ini dipadukan dengan casing airsoft gun agar sehingga bentuknya lebih sempurna.

"Mereka menyebutnya di-kanibal," kata Herry.

Polisi masih menelusuri dari mana laras senjata api tersebut diperoleh para tersangka. Saat ini, Kimlay madih diburu aparat kepolisian.

Selain meminta kepada tersangka BS, Kimlay juga kerap meminta tersangka AB alias Barkah, untuk mengerjakan modifikasi senjata tersebut.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(mei/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%