Selasa, 27/08/2013 09:18 WIB

Perakit Senjata Api Ilegal di Cipacing Didanai Kimlay

Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Oknum pengrajin senapan angin di kawasan Cipacing, Sumedang, Jawa Barat disinyalir kerap menerima pesanan untuk merakit senjata api ilegal. Mereka berani melakukan hal itu lantaran mendapat support dana dari seseorang bernama Kimlay.

Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Herry Heryawan mengatakan, Kimlay sering meminta kepada oknum pengrajin senapan angin untuk memodifikasi airsoft gun menjadi senjata api. Salah satunya kepada tersangka BS (46).

"Kimlay ini yang mendanai beberapa pengrajin senapa angin untuk membuat senjata api ilegal," kata Herry, Senin (26/8/2013) malam.

Sebagai modalnya, Kimlay memberikan mesin bubut kepada tersangka BS. Ini dilakukan Kimlay agar ia bisa menyuruh BS untuk membuat senjata api ilegal atau memodifikasi airsotf gun menjadi senjata api. Yang mana, kerangka mesin dalaman senjata api ini dipadukan dengan casing airsoft gun agar sehingga bentuknya lebih sempurna.

"Mereka menyebutnya di-kanibal," kata Herry.

Polisi masih menelusuri dari mana laras senjata api tersebut diperoleh para tersangka. Saat ini, Kimlay madih diburu aparat kepolisian.

Selain meminta kepada tersangka BS, Kimlay juga kerap meminta tersangka AB alias Barkah, untuk mengerjakan modifikasi senjata tersebut.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mei/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%