Detik.com News
Detik.com
Selasa, 27/08/2013 09:18 WIB

Perakit Senjata Api Ilegal di Cipacing Didanai Kimlay

Mei Amelia R - detikNews
Perakit Senjata Api Ilegal di Cipacing Didanai Kimlay
Jakarta - Oknum pengrajin senapan angin di kawasan Cipacing, Sumedang, Jawa Barat disinyalir kerap menerima pesanan untuk merakit senjata api ilegal. Mereka berani melakukan hal itu lantaran mendapat support dana dari seseorang bernama Kimlay.

Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Herry Heryawan mengatakan, Kimlay sering meminta kepada oknum pengrajin senapan angin untuk memodifikasi airsoft gun menjadi senjata api. Salah satunya kepada tersangka BS (46).

"Kimlay ini yang mendanai beberapa pengrajin senapa angin untuk membuat senjata api ilegal," kata Herry, Senin (26/8/2013) malam.

Sebagai modalnya, Kimlay memberikan mesin bubut kepada tersangka BS. Ini dilakukan Kimlay agar ia bisa menyuruh BS untuk membuat senjata api ilegal atau memodifikasi airsotf gun menjadi senjata api. Yang mana, kerangka mesin dalaman senjata api ini dipadukan dengan casing airsoft gun agar sehingga bentuknya lebih sempurna.

"Mereka menyebutnya di-kanibal," kata Herry.

Polisi masih menelusuri dari mana laras senjata api tersebut diperoleh para tersangka. Saat ini, Kimlay madih diburu aparat kepolisian.

Selain meminta kepada tersangka BS, Kimlay juga kerap meminta tersangka AB alias Barkah, untuk mengerjakan modifikasi senjata tersebut.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(mei/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%