Acara yang dihadiri juga Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto yang sekaligus Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA), Anny Ratnawati (Wamenkeu) yang juga wakil ketua TEPPA dan Mardiasmo Kepala BPKP juga wakil ketua TEPPA.
Acara ini dihadiri 86 kementrian/lembaga/lembaga negara dan 33 pemerintah provinsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"TEPPA juga berkoordinasi dengan kemendagari untuk lebih mengintensifkan evaluasi, pengawasan dan koordinasi ke daerah dan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dan penyelesaian hambatan dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan kementrian, lembaga dan lembaga negara dan pemda," kata Kuntoro.
Pada semester I tahun 2013, TEPPA mengidentifikasi permasalahan secara umum yang terjadi diantaranya pembebasan lahan, minimnya SDM bersertifikasi pengadaan barang/jasa, lemahnya sistem pengendalian belanja dan kegiatan. Selanjutnya rendahnya dukungan pimpinan untuk mempercepat realisasi belanja dan sinkronisasi sejumlah peraturan.
"Khusus untuk kementrian, lembaga dan lembaga negara pada 2013, masalah yang dominan adalah tingginy blokir belanja yang mencapai 40,89 persen dari total pagu belanja di awal tahun 2013. Ini menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Kami tidak ingin ada blokir lagi di tahun 2014," pungkas Kuntoro.
(bgs/lh)