Detik.com News
Detik.com
Minggu, 25/08/2013 15:55 WIB

Jadi Imam Besar, Rizieq akan Cari Ketum Baru FPI

Danu Damarjati - detikNews
Jadi Imam Besar, Rizieq akan Cari Ketum Baru FPI Habib Rizieq (Foto: Danu D/detik)
Jakarta - Posisi Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) masih kosong sejak ditinggalkan Habib Rizieq yang didaulat jadi imam besar. Rizieq akan memutuskan siapa yang akan menjadi ketum baru FPI.

"Belum (pengisi posisi Ketua Umum FPI), kita ada waktu jeda tiga bulan. Termasuk untuk penyusunan kepengurusan periode 2013- 2020 untuk DPP FPI," kata Wakil Sekjen FPI Abdul Fatah di Markas Besar FPI, Jl Petamburan, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2013).

Rizieq memiliki wewenang penuh untuk memilih ketum baru. Selain itu dia juga berwenang memilih dewan syura sebagai pengurus operasional dan dewan tanfidzi.

Lalu siapa kandidat Ketua Umum? "Yang dibawah Habib Rizieq. Ada ustaz Munarman, Habib Husein, Habib Abdurahman Barega di Jatim, kyai Zaini dari Bogor. Kemudian Sekjen Sobri Lubis, kemudian ada saya, kemudian Kyai Awid Masyuri," papar Abdul.

Meski begitu, kewenangan penuh yang dimiliki imam besar tidak mutlak. Abdul menolak jika dikatakan pemilihan ketua umum mengikuti gaya demokrasi, meski dilakukan dengan cara musyawarah.

"Tapi imam besar juga meminta pertimbangan. Tapi ini musyawarah, bukan demokrasi. Kalau demokrasi kan suara seseorang sama kyai kan jadi sama," pungkasnya.

(dnu/fdn)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%