detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Sabtu, 19/04/2014 13:58 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Sabtu, 24/08/2013 06:23 WIB

Rekomendasi KontraS untuk Panglima TNI yang Baru Jenderal Moeldoko

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - Komisi I telah menyetujui Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Moeldoko menjadi Panglima TNI berikutnya. Namun Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memiliki sejumlah rekomendasi untuk pria 56 tahun itu.

Koordinator KontraS, Haris Azhar, berharap agar Moeldoko mampu menumbuhkembangkan keterbukaan proses-proses institusional TNI dengan masyarakat luas, LSM, dan media. Selain itu dapat memastikan bahwa HAM menjadi indikator penting dalam pendidikan prajurit, pelatihan, dan mekanisme koreksi hukum

"Memastikan konsistensi penghukuman dalam tindak kekerasan atau kejahatan yang dilakukan atau melibatkan oknum TNI dan memperhatikan kesejahteraan prajurit sebagai upaya mendapatkan prajurit yang profesional dan handal," jelas Haris, dalam siaran pers yang diterima detikcom, Jumat (23/8/2013).

Haris menyambut baik niat Moeldoko untuk tidak terlibat dalam politik praktis pemilu 2014 dan bersedia memecat anggota-anggotanya yang terlibat politik praktis.

"Apresiasi kami juga dasari atas keinginan Moeldoko untuk mensejahterakan anggota-anggotanya, penataan, dan penguatan komando dalam pasukan TNI. Serta keinginannya untuk menjaga konsolidasi dengan Polri," ujarnya.

Haris memiliki catatan untuk Komisi I DPR yang terkesan tidak solid dalam memberikan rekomendasi kerja. Pihaknya mengkritik Komisi yang dipimpin Mahfudz Siddiq itu yang dinilai tidak mampu mengelaborasi lebih jauh pertanyaan mengenai visi dan misi Moeldoko jika menjabat nantinya.

"Terutama sekali DPR RI tidak memunculkan keseriusan mendalami persoalan kekerasan yang masih ada atau dilakukan oleh anggota TNI di berbagai tempat," lanjutnya.


Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(rna/ahy)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
81%
Kontra
19%