Sabtu, 24/08/2013 06:23 WIB

Rekomendasi KontraS untuk Panglima TNI yang Baru Jenderal Moeldoko

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - Komisi I telah menyetujui Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Moeldoko menjadi Panglima TNI berikutnya. Namun Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memiliki sejumlah rekomendasi untuk pria 56 tahun itu.

Koordinator KontraS, Haris Azhar, berharap agar Moeldoko mampu menumbuhkembangkan keterbukaan proses-proses institusional TNI dengan masyarakat luas, LSM, dan media. Selain itu dapat memastikan bahwa HAM menjadi indikator penting dalam pendidikan prajurit, pelatihan, dan mekanisme koreksi hukum

"Memastikan konsistensi penghukuman dalam tindak kekerasan atau kejahatan yang dilakukan atau melibatkan oknum TNI dan memperhatikan kesejahteraan prajurit sebagai upaya mendapatkan prajurit yang profesional dan handal," jelas Haris, dalam siaran pers yang diterima detikcom, Jumat (23/8/2013).

Haris menyambut baik niat Moeldoko untuk tidak terlibat dalam politik praktis pemilu 2014 dan bersedia memecat anggota-anggotanya yang terlibat politik praktis.

"Apresiasi kami juga dasari atas keinginan Moeldoko untuk mensejahterakan anggota-anggotanya, penataan, dan penguatan komando dalam pasukan TNI. Serta keinginannya untuk menjaga konsolidasi dengan Polri," ujarnya.

Haris memiliki catatan untuk Komisi I DPR yang terkesan tidak solid dalam memberikan rekomendasi kerja. Pihaknya mengkritik Komisi yang dipimpin Mahfudz Siddiq itu yang dinilai tidak mampu mengelaborasi lebih jauh pertanyaan mengenai visi dan misi Moeldoko jika menjabat nantinya.

"Terutama sekali DPR RI tidak memunculkan keseriusan mendalami persoalan kekerasan yang masih ada atau dilakukan oleh anggota TNI di berbagai tempat," lanjutnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rna/ahy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%