Detik.com News
Detik.com
Sabtu, 24/08/2013 06:23 WIB

Rekomendasi KontraS untuk Panglima TNI yang Baru Jenderal Moeldoko

Rina Atriana - detikNews
Rekomendasi KontraS untuk Panglima TNI yang Baru Jenderal Moeldoko
Jakarta - Komisi I telah menyetujui Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Moeldoko menjadi Panglima TNI berikutnya. Namun Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memiliki sejumlah rekomendasi untuk pria 56 tahun itu.

Koordinator KontraS, Haris Azhar, berharap agar Moeldoko mampu menumbuhkembangkan keterbukaan proses-proses institusional TNI dengan masyarakat luas, LSM, dan media. Selain itu dapat memastikan bahwa HAM menjadi indikator penting dalam pendidikan prajurit, pelatihan, dan mekanisme koreksi hukum

"Memastikan konsistensi penghukuman dalam tindak kekerasan atau kejahatan yang dilakukan atau melibatkan oknum TNI dan memperhatikan kesejahteraan prajurit sebagai upaya mendapatkan prajurit yang profesional dan handal," jelas Haris, dalam siaran pers yang diterima detikcom, Jumat (23/8/2013).

Haris menyambut baik niat Moeldoko untuk tidak terlibat dalam politik praktis pemilu 2014 dan bersedia memecat anggota-anggotanya yang terlibat politik praktis.

"Apresiasi kami juga dasari atas keinginan Moeldoko untuk mensejahterakan anggota-anggotanya, penataan, dan penguatan komando dalam pasukan TNI. Serta keinginannya untuk menjaga konsolidasi dengan Polri," ujarnya.

Haris memiliki catatan untuk Komisi I DPR yang terkesan tidak solid dalam memberikan rekomendasi kerja. Pihaknya mengkritik Komisi yang dipimpin Mahfudz Siddiq itu yang dinilai tidak mampu mengelaborasi lebih jauh pertanyaan mengenai visi dan misi Moeldoko jika menjabat nantinya.

"Terutama sekali DPR RI tidak memunculkan keseriusan mendalami persoalan kekerasan yang masih ada atau dilakukan oleh anggota TNI di berbagai tempat," lanjutnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rna/ahy)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%