Namanya Masuk dalam Audit Hambalang, Rully : Itu Tanggung Jawab Rame-rame

Jakarta - Rully Chairul Azwar disebut-sebut ditulis namanya dalam laporan hasil audit BPK soal Hambalang. Diminta konfirmasi soal dugaan keterlibatannya dalam pembahasan peningkatan dana untuk proyek Hambalang, politisi dari Partai Golkar ini menegaskannya sebagai tanggung jawab semua angota komisi X.

"Ya itu tadi mungkin ada perbedaan persepsi, mereka menganggap kalau ada surat pengantar atau persetujuan rincian anggaran, itu yang tanda tangan yang tanggung jawab sendiri. Itu kan tanggung jawab rame-rame," ujar Rully usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2013).

Menurut Rully, sistem yang ada di DPR itu collective kollegial. Sehingga semua keputusan yang dihasilkan menjadi tanggung jawab bersama semua anggota komisi.

"Yang namanya DPR ini bukan birokrat, jadi yang namanya surat pengantar, yang namanya notulen rapat itu bukan otorisasi karena itu namanya speaker. Speaker yang namanya pimpinan komisi," jelas Rully.

Masalah tentang peningkatan anggaran, Rully menjelaskan bahwa kewenangan itu ada di Banggar. Komisi hanya membahas tentang pengajuan penambahan anggaran.

Di dalam hasil audit yang ditandatangani penanggung jawab J Widodo H Mumpuni ini tertuang kejanggalan bahwa ada persetujuan alokasi anggaran APABN Kemenpora 2011 meski tambahan anggaran optimalisasi Rp 920 miliar belum dibahas dan ditetapkan dalam raker antara Komisi X dengan Kemenpora.

Selama dua tahun, 2010 dan 2011 anggaran ratusan miliar milik negera mengucur tanpa adanya pengawasan. Siapa nama anggota DPR di Badan Anggaran itu? Dalam audit BPK hanya disebutkan inisial saja. Total ada 15 orang anggota DPR yang diduga melakukan penyimpangan selama dua periode, memuluskan anggaran proyek Hambalang. Ada inisial MNS, RCA, HA, AHN, APPS, WK, KM, MI, JA, UA, MI EHP, MY, MHD, HLS.

(kha/lh)