"Kalau BAKN atau komisi X membahas satu persatu bahkan sampai ke akarnya, silakan. Tapi karena ini sudah di ranah hukum yang bergerak, saya sarankan percayakan pada mekanisme hukum," kata Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (23/8/2013).
BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) adalah alat kelengkapan DPR yang bertugas menindaklanjuti setiap laporan hasil pemeriksaan BPK atas pengawasan keuangan negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Soal 15 nama anggota komisi X yang disebut dalam laporan hasil audit BPK, Priyo belum mau berkomentar. Menurutnya, audit itu baru sampai pagi tadi sehingga perlu didalami dulu.
"Saya tidak mau komentar ada tidaknya (anggota terlibat) saya belum baca, dan Pak Hadi juga tak sebut adanya 15 orang atau 20 dan seterusnya. (Hasil audit) itu masih di meja Ketua DPR," ucap politisi Golkar itu.
(bal/van)