"Komite nggak paham misinya, bahwa yang terpilih harus mampu dan mumpuni sebagai kepala negara. Komite harusnya paham betul menyusun kriteria yang bisa menjawab itu," kata Marzuki kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/8/2013).
Kriteria tersebut harusnya disusun secara spesifik. Di samping kriteria umum seperti persyaratan harus warga negara Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kriteria khusus harus juga menyangkut track record capres. Misalnya komitmen dalam pemberantasan korupsi.
"Menjawab persoalan harus antikorupsi, lihat track recordnya, perjalanannya apakah punya komitmen dalam pemberantasan korupsi," kata Ketua DPR ini.
Menurutnya, capres PD juga harus punya komitmen dalam dunia pendidikan. Juga berkomitmen dalam pemberantasan kemiskinan.
"Ini hal hal spesifik yang harus dirumuskan. Lempar ke publik, publik akan merespons, nah di situ baru di sebut si A si B," sarannya.
"Jangan menyebut si A si B si C dulu. Ini bisa mendegradasi konvensi. Konvensi capres ini bisa hancur karena ulah anggota komite konvensi," tegasnya.
(van/lh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini