Detik.com News
Detik.com
Rabu, 21/08/2013 07:31 WIB

Jokowi Akan Jadikan Waduk Ria Rio Hutan Kota dan Pengendali Banjir

Ray Jordan - detikNews
Jokowi Akan Jadikan Waduk Ria Rio Hutan Kota dan Pengendali Banjir Ilustrasi
Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengubah lokasi Waduk Ria Rio menjadi hutan kota. Selain itu, lokasi ini juga akan dijadikan sebagai wilayah pengendali banjir.

"Kita akan jadikan Ria Rio jadi hutan kota, tingkat kerimbunanannya lebih tinggi," ujar Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Budi Karya saat dihubungi detikcom, Rabu (21/8/2013).

PT Jakpro adalah pihak yang dipercaya Pemprov DKI Jakarta untuk membangun revitalisasi Waduk Pluit dan Waduk Ria Rio.

Budi mengatakan, selain hutan kota, lokasi Ria Rio juga akan dijadikan sebagai kawasan pengendali banjir. Karena sebagian besar lahannya merupakan waduk. "Ada 9 hektare untuk menampung air," kata Budi.

Tak hanya itu, lanjut Budi, Gubernur DKI Jakarta juga menginginkan agar Ria Rio menjadi ruang interaksi warga. nantinya akan didirikan gedung serbaguna di lokasi tersebut.

"Pak Gubernur ingin ada gedung serbaguna sebagai ruang interaksi warga. Nantinya bisa dipakai untuk berbagai jenis kegiatan," kata Budi.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(jor/iqb)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%