detikcom
Sabtu, 17/08/2013 09:57 WIB

Sejumlah Pejabat Mulai Padati Istana Merdeka Peringati 17 Agustus

Rivki - detikNews
Jakarta - Peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia, akan digelar pagi ini di halaman Istana Merdeka. Sejumlah tamu-tamu undangan seperti menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dan pejabat setingkat menteri sudah mulai berdatangan.

Terlihat para tamu negara sejak pukul 09.00 WIB sudah memadati halaman Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Sabtu (17/8/2013).

Tamu-tamu yang sudah datang ke Istana adalah, Mantan Wapres RI Jusuf Kalla, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Menteri ESDM Jero Wacik, Menkopolhukam Djoko Suyanto, dan beberapa pejabat negara lainnya.

Komandan Upacara 17 Agustus pada tahun ini adalah Kolonel Penerbang Ronald Lucas Siregar. Adelina Tesalonika Riswantyo didaulat menjadi pembawa baki bendera, didampingi Mohammad Rayhan Akbar asal Jawa Barat dan Gilbert Karamoy asal Sulawesi Utara yang masing-masing bertindak sebagai pengerek dan pembentang bendera.

Sementara, komandan kelompok 17 paskibraka dipimpin Gusti Komang Arya Baskhara asal Bali dan Dani Julianto asal Kalimantan Tengah menjadi komandan kelompok 8 paskibraka.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(rvk/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%