.webp)
Penggusuran warga yang menduduki lahan waduk ini sebenarnya bukan yang pertama. Pada tahun 2010, PT Pulo Mas Jaya, anak perusahaan BUMD PT Jakarta Propertindo, telah mengosongkan sisi barat Waduk Riario. Saat itu, pihak pemerintah tidak sulit mengosongkan sebanyak 500 KK yang telah bermukim sejak lama.
Tahun 2013 ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memiliki rencana untuk kembali merevitalisasi waduk tersebut. Oleh karena itu Pemkot Jakarta Timur diminta untuk mensosialisasikan pengosongan lahan di sisi timur, setidaknya ada 350 KK yang bermukim di sekitar waduk dengan luas 5 hektar mencakup RT 06, RT 07 dan RW 15.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Permasalahan yang saya hadapi, ada sebagian warga yang menolak, bahkan saat menyampaikan undangan ke pihak RW pun sempat ditolak, tapi dengan pendekatan yang saya lakukan akhirnya mereka pun mau menerima undangan untuk sosialisasi," ujar Lurah Kayu Putih, Rosidah dalam acara sosialisasi Waduk Riario di Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (15/8/2013).
Rosidah mengatakan nantinya pada akhir Agustus 2013 nanti di kawasan tersebut sudah harus kosong dari pemukiman warga.
"Pada 29 dan 30 Agustus kawasan tersebut seharusnya sudah bebas dari pemukiman karena pada awal September nanti akan peletakan batu pertama oleh Gubernur," ujarnya.
Ditambahkan oleh Camat Pulogadung Teguh Hendrawan, sebelum Lebaran pihak kecamatan dan kelurahan telah melakukan sosialisasi. Dalam pertemuan kali ini pihaknya hanya menyampaikan amanat.
"Kami hanya melakukan tugas saja, karena tanah ini merupakan aset Pemda. Yang di sini warga kita," kata Teguh.
Menurut Corporate Secretary PT Pulomas Jaya, Nasyuri, sesuai fungsinya, waduk itu merupakan penampung air dari seluruh saluran di kawasan Pulomas, yang kemudian dipompa untuk disalurkan ke Kali Sunter. Oleh karena itu diharapkan akhir Agustus lahan tersebut dapat di kosongkan dari penduduk.
"Ini harus segera direalisasi karena waduk itu akan dioptimalkan sebagai pengendali banjir pada musim penghujan akhir tahun 2013 ini," jelas Nasyuri.
Meski telah banyak warga yang bermukim di sebagian sisi timur waduk tersebut, imbuhnya, sebenarnya warga telah melanggar perda dengan mendirikan bangunan tanpa izin. Sudah seharusnya pihak Pemprov tidak memberikan kompensasi. Akan tetapi Nasyuri mengatakan seperti pada pengosongan di sisi sebelah barat tahun 2010 lalu, PT Pulo Mas Jaya memberikan uang kerahiman Rp 1 juta per keluarga.
"Uang itu dapat digunakan warga untuk pindah rumah," tuturnya.
Sedangkan Sulami (35), salah seorang warga dalam pertemuan tersebut mengaku keberatan atas uang kerahiman sebesar Rp 1 juta. Pasalnya pada awal 2013 lalu, sebagian warga di Kampung Pendongkelan mengalami musibah kebakaran, sehingga mereka tidak memiliki uang untuk membeli tanah di tempat lain.
"Semestinya PT Pulomas Jaya memberitahukan kami sejak kebakaran itu terjadi, kalau area waduk harus dikosongkan. Dengan demikian kami tidak perlu membangun rumah kembali," tutup Sulami.
Waduk Riario memiliki luas 25 hektar. Dalam pengelolaannya, tanah tersebut dimiliki PT Pulo Mas Jaya, yang merupakan anak perusahaan dari BUMD milik Pemprov DKI, PT Jakarta Propertindo. Rencananya, di atas lahan tersebut Pemprov DKI akan mengelola sebagai ruang terbuka hijau untuk jangka panjang. Sementara dalam jangka pendek, setelah dikosongkan, waduk tersebut dapat dioptimalkan sebagai pengendali banjir di kawasan Pulomas.
(edo/nwk)
