Soal Metromini, Jokowi Dituding Ingkar Janji

Jakarta - Direktur Utama PT Metromini, Novrialdi masih ingat betul janji Joko Widodo saat kampanye pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun lalu. Saat itu Jokowi, -begitu biasa dia dipanggil-, berjanji akan menghibahkan 1000 unit Metromini dan Kopaja. Namun menjelang setahun kepemimpinan mantan Wali Kota Surakarta itu di Jakarta janji-janji tersebut belum juga ditepati.

“Ternyata itu (janji) nihil semua, gak ada. Gak usah dia memberikan hibah, kasih aja ke Bank DKI, anjurkan, kasih aja kredit lunak atau tanpa uang muka, tapi uang itu akan dicicil,” kata Novriadi kepada detikcom, di kantornya Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (12/8) kemarin.

Dia menuding, sistim lelang yang akan diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta justru akan merugikan pengusaha Metromini. Alasannya sistem ini hanya berlaku selama 7 tahun, dan setelah selesai maka akan kembali dilakukan. Novriadi khawatir lelang hanya akan dimenangkan oleh pengusaha-pengusaha besar yang memiliki modal banyak. “Seperti pemilik Lorena, atau Mayasari,” kata dia.

Salah seorang pengusaha Metromini 604 jurusan Pasar Minggu-Tanah Abang, Jimmy Simamora meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji kembali soal peremajaan Metromini. Dia menyesalkan langkah pemerintah provinsi mempublikasikan kebijakan yang belum jelas, karena justru akan meresahkan pengusaha.

Dia meminta ada sosialisasi kebijakan peremajaan Metromini dengan minimal waktu enam bulan. Tujuannya untuk mempersiapkan uang muka serta angsuran bila memang nantinya diwajibkan membeli bus baru. Namun, cara ini harus punya skema yang jelas. Misalnya dengan pendataan bagi pemilik Metromini yang mampu meremajakan busnya.

Gubernur Jokowi menggulirkan gagasan untuk meremajakan dan menghapus Metromini yang sudah tak layak jalan. Mekanisme peremajaan akan dilakukan dengan dua cara. Yakni pemerintah provinsi akan membeli armada Metromini, dan kedua melibatkan pihak swasta. “Jadi pemilik-pemilik Metromini yang mampu dan berbentuk CV serta PT silahkan beli," kata Jokowi.

Untuk mekanisme pertama, pemerintah daerah Provinsi Jakarta menargetkan bisa menambah 1000 bis pada tahun ini. Jokowi menyebut bis tersebut sebagian buatan dalam negeri dan sisanya diimpor. Namun, dia masih enggan membeberkan negeri asal bis baru itu dengan alasan masih dalam proses tender.

Jokowi menyebut, tidak adanya manajemen Metromini sebagai biang keruwetan. Pemilik Metromini yang berjumlah ribuan membuat kontrol pada setiap unit bus sulit dilakukan. Pemberian seragam dan pembinaan supir juga sulit dilakukan. Karena itu pemerintah berencana menyatukan manajemen Metromini dan angkutan kota lainnya di bawah naungan Badan Usaha Milik Daerah PPD.

Kepemilikan swasta secara perorangan tetap diperbolehkan, namun harus menginduk pada manajemen tersebut. "Nanti ada pembinaan, nyetir yang baik, tata tertib lalu lintas yang baik. Kemudian ada pool, olinya di cek, remnya di cek. Selama ini enggak ada,” kata Jokowi.

(erd/erd)