Ini Penjelasan Istana Soal Penunjukan Patrialis Akbar Sebagai Hakim MK

Jakarta - Penunjukan Patrialis Akbar sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pemerintah menimbulkan polemik hingga digugat ke PTUN. Ini penjelasan Istana soal penunjukkan Patrialis.

"Setelah mempelajari, melihat dan memperhatikan masukan dari menteri terkait yang dikoordinasikan dibawah Menkopolhukam, juga mendegar dari Menkum HAM, Jaksa Agung dan Kapolri, maka Pak Patrialis dianggap pantas dicalonkan sebagai wakil pemerintah untuk hakim konstitusi," ujar Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Selasa (13/8/2013).

Julian mengatakan salah satu pertimbangan pemerintah menunjuk Patrialis Akbar menjadi hakim MK mewakili pemerintah adalah karena mantan Menkum HAM ini memilki kapasitas dan kredibilitas yang memadai. Dalam Pasal 19 UU MK, tidak disebutkan bahwa penunjukkan tersebut harus diumumkan ke publik.

"Disebutkan dalam pasal 19 UU MK tidak ada keharusan pemerintah, mendeclare, menjelaskan secara transparan kepada publik, tidak disebutkan dalam UU. Hanya bahwa melalui prosedur dalam internal pemerintah iya, presiden tidak mengusulkan dari pribadi presiden, tapi setelah mendengar dari menteri terkait," paparnya.

Ketika ditanya apakah ada kandidat lain selain Patrialis, Julian tidak menjawab dengan tegas. "Yang jelas yang diusulkan Pak Patrialis, kan hanya 3 hakim MK. Karena Bu Maria sudah habis masa tugasnya, dipandang selama ini dedikasinya baik, diajukan lagi, sampai 2016," tutupnya.

(mpr/trq)