Detik.com News
Detik.com

Selasa, 30/07/2013 12:29 WIB

Gerindra Minta PPP Tak Usah Perpanjang Urusan Lulung Vs Ahok

Ray Jordan - detikNews
Gerindra Minta PPP Tak Usah Perpanjang Urusan Lulung Vs Ahok
Jakarta - Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI M Sanusi meminta agar FPPP tak usah memperpanjang urusan antara Wakil Ketua DPRD DKI H Lulung dan Wagub Ahok. Sanusi menilai apa yang terjadi antara Lulung dan Ahok hanya salah paham soal PKL Tanah Abang.

"Meminta Mendagri menegur Ahok nggak ada relevansinya. Sah-sah saja memang, boleh minta boleh nggak. Tapi Pak Wagub kan sudah menelepon ketua partainya, dan ada miskomunikasi, mispersepsi. Semua sudah selesai, nggak usah diperpanjang," terang Sanusi saat berbincang, Selasa (30/7/2013).

Lulung merupakan Ketua DPW PPP DKI Jakarta, sedang Ahok merupakan kader Gerindra. Sanusi menjelaskan, penataan PKL yang dilakukan Ahok mesti didukung. Ahok melaksanakan Perda tentang ketertiban kota.

"Tapi memang, bukan PKL berarti jadi musuh. Mereka direlokasi ke Blok G dengan dibantu pembukaan akses ke sana. Dibantu spanduk dan promosi, agar income mereka di tempat baru tidak turun," jelasnya.

Dia juga berharap ada sosialisasi yang dilakukan Pemrov DKI soal lokasi baru PKL agar pembeli tetap datang.

Kisruh antara Ahok dan Lulung ini bermula dari sikap PKL Tanah Abang yang sempat menolak direlokasi. Ahok kemudian menuding ada oknum DPRD yang membekingi. Entah bagaimana, Lulung yang juga tokoh di Tanah Abang ini merasa diserang. Dia balik menyerang Ahok.

Pada Senin (29/7), massa pendukung Lulung mendatangi Ahok. Mereka menuntut agar Ahok meminta maaf kepada Lulung atas ucapannya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(jor/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%