detikcom
Selasa, 30/07/2013 12:29 WIB

Gerindra Minta PPP Tak Usah Perpanjang Urusan Lulung Vs Ahok

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI M Sanusi meminta agar FPPP tak usah memperpanjang urusan antara Wakil Ketua DPRD DKI H Lulung dan Wagub Ahok. Sanusi menilai apa yang terjadi antara Lulung dan Ahok hanya salah paham soal PKL Tanah Abang.

"Meminta Mendagri menegur Ahok nggak ada relevansinya. Sah-sah saja memang, boleh minta boleh nggak. Tapi Pak Wagub kan sudah menelepon ketua partainya, dan ada miskomunikasi, mispersepsi. Semua sudah selesai, nggak usah diperpanjang," terang Sanusi saat berbincang, Selasa (30/7/2013).

Lulung merupakan Ketua DPW PPP DKI Jakarta, sedang Ahok merupakan kader Gerindra. Sanusi menjelaskan, penataan PKL yang dilakukan Ahok mesti didukung. Ahok melaksanakan Perda tentang ketertiban kota.

"Tapi memang, bukan PKL berarti jadi musuh. Mereka direlokasi ke Blok G dengan dibantu pembukaan akses ke sana. Dibantu spanduk dan promosi, agar income mereka di tempat baru tidak turun," jelasnya.

Dia juga berharap ada sosialisasi yang dilakukan Pemrov DKI soal lokasi baru PKL agar pembeli tetap datang.

Kisruh antara Ahok dan Lulung ini bermula dari sikap PKL Tanah Abang yang sempat menolak direlokasi. Ahok kemudian menuding ada oknum DPRD yang membekingi. Entah bagaimana, Lulung yang juga tokoh di Tanah Abang ini merasa diserang. Dia balik menyerang Ahok.

Pada Senin (29/7), massa pendukung Lulung mendatangi Ahok. Mereka menuntut agar Ahok meminta maaf kepada Lulung atas ucapannya.


Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(jor/ndr)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%