detikcom
Selasa, 30/07/2013 12:29 WIB

Gerindra Minta PPP Tak Usah Perpanjang Urusan Lulung Vs Ahok

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI M Sanusi meminta agar FPPP tak usah memperpanjang urusan antara Wakil Ketua DPRD DKI H Lulung dan Wagub Ahok. Sanusi menilai apa yang terjadi antara Lulung dan Ahok hanya salah paham soal PKL Tanah Abang.

"Meminta Mendagri menegur Ahok nggak ada relevansinya. Sah-sah saja memang, boleh minta boleh nggak. Tapi Pak Wagub kan sudah menelepon ketua partainya, dan ada miskomunikasi, mispersepsi. Semua sudah selesai, nggak usah diperpanjang," terang Sanusi saat berbincang, Selasa (30/7/2013).

Lulung merupakan Ketua DPW PPP DKI Jakarta, sedang Ahok merupakan kader Gerindra. Sanusi menjelaskan, penataan PKL yang dilakukan Ahok mesti didukung. Ahok melaksanakan Perda tentang ketertiban kota.

"Tapi memang, bukan PKL berarti jadi musuh. Mereka direlokasi ke Blok G dengan dibantu pembukaan akses ke sana. Dibantu spanduk dan promosi, agar income mereka di tempat baru tidak turun," jelasnya.

Dia juga berharap ada sosialisasi yang dilakukan Pemrov DKI soal lokasi baru PKL agar pembeli tetap datang.

Kisruh antara Ahok dan Lulung ini bermula dari sikap PKL Tanah Abang yang sempat menolak direlokasi. Ahok kemudian menuding ada oknum DPRD yang membekingi. Entah bagaimana, Lulung yang juga tokoh di Tanah Abang ini merasa diserang. Dia balik menyerang Ahok.

Pada Senin (29/7), massa pendukung Lulung mendatangi Ahok. Mereka menuntut agar Ahok meminta maaf kepada Lulung atas ucapannya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(jor/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
66%
Kontra
34%