detikcom
Selasa, 30/07/2013 12:29 WIB

Gerindra Minta PPP Tak Usah Perpanjang Urusan Lulung Vs Ahok

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI M Sanusi meminta agar FPPP tak usah memperpanjang urusan antara Wakil Ketua DPRD DKI H Lulung dan Wagub Ahok. Sanusi menilai apa yang terjadi antara Lulung dan Ahok hanya salah paham soal PKL Tanah Abang.

"Meminta Mendagri menegur Ahok nggak ada relevansinya. Sah-sah saja memang, boleh minta boleh nggak. Tapi Pak Wagub kan sudah menelepon ketua partainya, dan ada miskomunikasi, mispersepsi. Semua sudah selesai, nggak usah diperpanjang," terang Sanusi saat berbincang, Selasa (30/7/2013).

Lulung merupakan Ketua DPW PPP DKI Jakarta, sedang Ahok merupakan kader Gerindra. Sanusi menjelaskan, penataan PKL yang dilakukan Ahok mesti didukung. Ahok melaksanakan Perda tentang ketertiban kota.

"Tapi memang, bukan PKL berarti jadi musuh. Mereka direlokasi ke Blok G dengan dibantu pembukaan akses ke sana. Dibantu spanduk dan promosi, agar income mereka di tempat baru tidak turun," jelasnya.

Dia juga berharap ada sosialisasi yang dilakukan Pemrov DKI soal lokasi baru PKL agar pembeli tetap datang.

Kisruh antara Ahok dan Lulung ini bermula dari sikap PKL Tanah Abang yang sempat menolak direlokasi. Ahok kemudian menuding ada oknum DPRD yang membekingi. Entah bagaimana, Lulung yang juga tokoh di Tanah Abang ini merasa diserang. Dia balik menyerang Ahok.

Pada Senin (29/7), massa pendukung Lulung mendatangi Ahok. Mereka menuntut agar Ahok meminta maaf kepada Lulung atas ucapannya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(jor/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%