detikcom
Senin, 29/07/2013 14:49 WIB

Muhammadiyah Lebaran 8 Agustus

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Jakarta - Muhammadiyah memutuskan untuk melaksanakan lebaran Idul Fitri pada 8 Agustus mendatang. Muhammadiyah meminta masyarakat Indonesia tetap menjaga toleransi antarumat beragama.

"Ditetapkan, Idul Fitri pada tanggal 8 Agustus mendatang," ujar ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di kantor PP Muhammadiya, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2013).

Menurut Din, tanggal itu diambil dari keputusan majelis tarjih Muhammadiyah dan didasarkan kepada penghitungan ilmiah. "Saat itu sudah ada konjungsi matahari. Kita tidak perlu melihat hilal karena sudah diperhitungkan," terangnya.

Bila kemudian ada perbedaan pendapat soal jatuhnya hari lebaran, Din tetap meminta perbedaan itu patut untuk dihargai dan terjadi toleransi antarumat beragama.

"Kalau terjadi perbedaan pendapat marilah kita bertoleransi," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Oman Fathurahman mengatakan penentuan Syawal 1434 H terjadi pada hari Rabu Pon, 7 Agustus 2013 pukul 04:52:19 WIB.

Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta hilal sudah wujud dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari itu Bulan berada di atas ufuk.

"1 Syawal 1434 H jatuh pada hari Kamis Wage, 8 Agustus 2013," katanya.

Sedangkan untuk Dzulhijjah 1434 H, ijtimak jelang Zulhijah 1434 H terjadi pada hari Sabtu Pahing, 5 Oktober 2013 M pukul 07:36:13 WIB. Hilal sudah wujud dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari itu Bulan berada di atas ufuk.

"Jadi 1 Dzulhijah 1434 H jatuh pada hari Ahad Pon 6 Oktober 2013. Hari Arafah jatuh pada tanggal 9 Dzulhijah 1434 H atau hari Senin Legi, 14 Oktober 2013. Idul Adha jatuh 10 Dzulhijah 1434 H atau hari Selasa Pahing, 15 Oktober 2013," pungkas Oman.
(fiq/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%