3 Serangan Balik PKL Tanah Abang pada Ahok: Tudingan Sakit Jiwa hingga Somasi

Jakarta - Pedagang Kaki Lima (PKL) Tanah Abang bandel minta ampun menolak direlokasi. Pedagang terus melontarkan serangan balik nan pedas kepada Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tegas menerapkan aturan.

PKL menolak hijrah ke Gedung G Tanah Abang lantaran lokasi itu dinilai tidak strategis menarik pembeli dan kumuh. Mereka ingin gedung itu disulap seperti gedung A dan B yang cantik. Pedagang bahkan menggelar unjuk rasa memprotes digusur.

Mereka tetap menggelar dagangannya di badan-badan jalan dan mengakibatkan kemacetan yang mengular. Pedagang berdalih telah menyewa tempat dengan harga tinggi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ulah PKL yang sulit diatur membuat Ahok gemas. Ahok melontarkan pernyataan tegas jika pedagang mblalelo dan melakukan pelanggaran pidana maka bisa dipenjara.

Ahok juga berpendapat ada mafia yang ikut bermain di Tanah Abang. Ia menyebut perlawanan PKL Tanah Abang dibekingi oleh oknum DPRD. Suami Veronika Tan ini tidak gentar dan bertekat terus melakukan penataan. Penertiban PKL, kata Ahok, tidak melanggar HAM.

Pernyataan Ahok dibalas 'serangan' oleh PKL yang meminta Ahok meminta maaf dan melancarkan somasi. Ahok juga diminta oleh Wakil Ketua DPRD DKI Lulung Lunggana untuk menjalani tes kejiwaan karena dianggap terlalu keras menata PKL.

Berikut 3 serangan balik PKL melawan Ahok:

1. Tes Kejiwaan

Wakil Ketua DPRD DKI Lulung Lunggana menyerang Wagub Ahok soal penertiban PKL Tanah Abang. Lulung malah meminta Ahok periksa kejiwaan karena selalu berucap sembarangan.

"Ahok bilang ada oknum DPRD Tanah Abang, sekarang saya bilang saya jawab nih, Wakil Gubernur harus diperiksa kesehatan jiwanya. Karena selama ini ngomongnya selalu sembarangan," ujar Lulung di DPRD DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2013).

Lulung mengatakan, dirinya sendiri sudah turun langsung ke lapangan terkait dengan permasalahn PKL liar ini. Hasilnya, dia pun menyadari bahwa PKL tersebut memang melanggar aturan karena berjualan tidak pada tempatnya.

"Saya kemarin reses, langsung turun. Karena saya terpanggil. Terpanggil karena ada masalah begitu bergejolak di Tanah Abang karena pedagang mau dipenjarakan. Saya tanya dulu, kenapa kalian ditertibkan? Mereka sadar langgar Perda. Oleh karenanya saya bilang, PKL dengan kita harus sejalan. Kalian harus mau ditata, ditertibkan, direlokasi," jelas politisi PPP ini.

Ketua DPW DKI PPP ini mengatakan para PKL liar tersebut setuju untuk direlokasi. Namun mereka tidak mau dipindahkan ke Blok G Tanah Abang.

"Nah, ini kan juga harus ditinjau dan diskusi kembali soal lokasi relokasi ini," katanya.

"Jangan ngomong sembarangan terus itu Pak Wagub, bener nggak? Ngomongnya sembarangan terus," tambah politisi yang dikenal sebagai tokoh di Tanah Abang ini.

Pemilik mobil bernomor polisi DKI 1 HL ini pun menyarankan agar Pemprov DKI berdiskusi dengan DPTD DKI terkait dengan penataan PKL liar ini, terutama terkait dengan lokasi relokasi.

"Harus duduk bareng antara Dewan, Eksekutif. Masalah kelangsungan hidup masyarakat, pemerintah harus menjamin kesejahteraan, pemerintah menyelenggarakan pekerjaan. Di situ kan ada di UU. Duduk bareng Pemprov dan DPRD," katanya.

Menanggapi hal itu, Ahok justru mengaku sudah mengidap sakit jiwa. Ahok bilang sudah sakit jiwa, tapi lolos tes. Ia menegaskan penataan PKL yang dilakukannya mengacu kepada Perda.

2. Minta Maaf

Asosisasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) kecewa atas pernyataan Ahok yang mengancam untuk memenjarakan PKL Tanah Abang yang tidak mau direlokasi.

Ali mengatakan, APKLI memberi waktu selama dua minggu kepada Ahok untuk segera meminta maaf atas pernyataannya itu. "Kita beri waktu hingga 14 hari," kata Ali saat berbincang dengan detikcom, Selasa (23/7/2013).

Pernyataan Ahok itu dinilai menyakiti hati para PKL. Terlebih Ahok adalah seorang pemimpin, sehingga sangat disayangkan pernyataan yang bernada ancaman tersebut.

"Pernyataan tersebut sangat menyakiti hati PKL dan mengancam mata pencaharian dan ekonomi PKL. Pernyataan tersebut juga telah menciderai harkat martabat PKL yang dilindungi oleh Pancasila dan UUD 1945," katanya.

"Ini bukan negeri preman sok berkuasa, di tengah terik matahari diancam. Jadi bukan hanya Pak Ahok yang harus minta maaf, bukan hanya DKI, tetapi selaku Ibukota. (Gubernur) Jokowi juga harus minta maaf," tambah Ali.

Permintaan APKLI ditolak mentah-mentah oleh Ahok. "Anda (PKL-red) nggak minta maaf sama orang Jakarta semua bikin macet, dudukin tanah orang. Enak aja emang moyang dia raja, ratu apa?" sindir Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Rabu (24/7/2013).

3. Somasi

Selain menuntut Ahok minta maaf, APKLI akan melayangkan somasi menyusul pernyataan Ahok yang mengancam untuk memenjarakan PKL Tanah Abang yang tidak mau direlokasi.

"DPP APKLI beserta PKL di seluruh tanah air tadi pagi melayangkan somasi atau teguran kepada wagub DKI Jakarta Pak Basuki Tjahaja Purnama atas pernyataan beliau yang akan memenjarakan PKL," ujar Ketua Umum DPP APKLI Ali Mahsun saat berbincang dengan detikcom, Selasa (23/7/2013).

Menanggapi ancaman itu, Ahok adem ayem. Ia mempersilakan APKLI melayangkan somasi dan siap menjawabnya.