detikcom
Minggu, 28/07/2013 14:21 WIB

Mendagri Mesir Nilai Ikhwanul Muslimin Melebih-lebihkan Jumlah Korban

Danu Damarjati - detikNews
Halaman 1 dari 2
Pendukung Morsi dirawat (The Egyptian Gazette)
Jakarta - Menyusul kerusuhan berdarah di seputar Masjid Rabaa Al Adawiya, Kairo, Mesir, Menteri Dalam Negeri Mesir Jenderal Mohamed Ibrahim mengeluarkan pernyataan menyerang pihak Ikhwanul Muslimin. Menurut Ibrahim, pihak Ikhwanul Muslimin telah melebih-lebihkan jumlah korban tewas dalam bentrokan itu.

Seperti dilansir The Egyptian Gazette, Minggu (28/7/2013), Ibrahim menyatakan Ikhwanul Muslimin melebih-lebihkan jumlah korban tewas untuk tujuan politis. Ibrahim bersikukuh, korban tewas hanya berjumlah 21 orang.

Sebelumnya diberitakan, polisi Mesir telah menembak mati sedikitnya 38 pendukung presiden terguling Mohamed Morsi yang berunjuk rasa. Juru bicara Ikhwanul Muslimin, Gehad El-Haddad mengklaim, aksi penembakan tersebut terjadi ketika salat subuh digelar pada Sabtu (27/7) pagi waktu setempat. Namun aksi penembakan oleh polisi dibantah Ibrahim.

Ibrahim menyatakan polisi tidak pernah melepas tembakan. Justru, masih menurut Ibrahim, polisilah yang ditembaki oleh demonstran.

Dirinya menegaskan, pihak aparat hanya menggunakan gas air mata untuk membubarkan para demonstran. Alasannya, para demonstran telah menyebabkan jembatan setempat terganggu oleh asap ban yang sengaja dibakar.

"Mempertimbangkan waktu yang ada... untuk membubarkan demonstran, ini adalah koordinasi menyeluruh antara kami dan angkatan bersenjata," kata Ibrahim.

Jubir Kementerian Dalam Negeri Mesir, Jenderal Hany Abdul Latif, menyatakan demonstran telah memicu kekerasan terlebih dahulu. Dirinya menuding para demonstran Islamis telah menembak aparat. Akibatnya, 14 polisi terluka, termasuk dua orang yang kritis karena mengalami luka tembak di kepala. Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(dnu/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%