Jadi Sumber Kesemerawutan, PKL Dinilai Hanya Korban Preman & Pemerintah

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta mengaku kesulitan menertibkan PKL liar di kawasan Tanah Abang. Berulangkali Pemprov meminta PKL pindah ke Blok G namun mereka selalu menolak dengan alasan kondisi Blok G tidak layak. Meski demikian PKL ini dinilai menjadi korban.

"PKL ini sebenarnya korban antara preman dan pemerintah," ujar pengamat tata kota, Yayat Supriatna saat dihubungi detikcom, Jumat (26/7/2013).

Menurut Yayat, posisi PKL saat ini memang serba salah. Di satu sisi PKL ini dimintai pungutan oleh preman namun di sisi lain mereka juga ditekan oleh pemerintah.

"Belum lagi tuntutan ekonomi rumah tangga," ucapnya.

Untuk itu, menurutnya permasalahan tersebut memang harus diselesaikan dengan kepala dingin. Semua pihak terkait harus bersinergi untuk mendapatkan solusi terbaik atas kasus tersebut.

"Kalau semua saling menyalahkan, siapa yang membela PKL?," katanya.

Sejauh ini menurutnya upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah bagus. Hanya saja memang perlu waktu untuk penerapan secara maksimal.

"Terlalu banyak kepentingan di sana. Seolah-olah semua orang memperebutkan Tanah Abang," ucapnya.

Menurutnya keberadaan sektor informal ini memang sudah lama tidak diperhatikan. Meskipun UU sudah ada sejak dulu, namun penerapannya tidak dilakukan maksimal.

"Kasian PKL nya kan? Mereka harus cari makan," kata Yayat.

(kff/asp)