detikcom

Sabtu, 27/07/2013 00:51 WIB

695 Pelaku Usaha TV Berbayar Tak Punya Hak Siar

E Mei Amelia R - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia (APMI) menemukan banyaknya pelaku usaha televisi berbayar yang tidak memiliki hak siar. Sejak tahun 2008 lalu, sedikitnya ada 695 pelaku usaha yang menyiarkan siaran televisi berlangganan (TV cable) secara ilegal.

Menurut Head of Legal and Litigation APMI, Handiomono, 695 pelaku usaha televisi berbayar ini mendistribusikan siaran secara ilegal itu ke sejumlah provinsi di Indonesia.

"Dari angka tersebut, diperkirakan jumlah pelanggan televisi berbayar ilegal di Indonesia mencapai 1,4 juta rumah tangga dan kerugian yang diderita penyelenggara resmi TV berlangganan itu mencapai angka miliaran rupiah tiap bulannya," kata Handiomo saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Jumat (26/7/2013).

Handiomo menjelaskan, ada 3 modus operandi yang dilakukan pelaku usaha televisi berbayar ini dalam upaya mendistribusikan siaran secara ilegal, yakni penerimaan siaran TV asing masuk ke Indonesia, redistribusi siaran dan ketiga pembajakan (hacker) dengan mencuri data conditional acces dari tv berlangganan resmi.

"Untuk penerimaan siaran TV asing ini ada beberapa orang dengan sengaja berlangganan TV asing misalnya TV Malaysia, Thailand. Nah perangkatnya ini dibawa ke Indonesia, kemudian disiarkan di Indonesia," ungkap Handiomono.

Sementara modus redistribusi TV langanan ilegal, biasanya terjadi di daerah-daerah. TV langganan ilegal itu memanfaatkan siaran-siaran TV berbayar legal seperti Indovison, Aora, Telkomvision dan Skyvision.

"Mereka langganan secara pribadi, tetapi mereka distribusikan lagi siaran itu ke perumahan bahkan ada ke kota. Caranya gelar kabel melalui tiang listrik dan mendistribusi TV berlangganan dari rumahnya dengan membuat suatu hand end, dekoder satu siaran dengan biaya pungut yang lebih murah," paparnya.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(mei/mok)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Penangkapan BW Adalah Balas Dendam Polri ke KPK

Banyak pihak yang mengecam penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) oleh Bareskrim Polri. Bahkan, mantan Plt Pimpinan KPK Mas Ahmad Santosa berpendapat penangkapan oleh Polri terhadap BW merupakan tindakan balas dendam terkait penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan oleh KPK. Bila Anda setuju dengan Mas Ahmad Santosa, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%