Sabtu, 27/07/2013 00:51 WIB

695 Pelaku Usaha TV Berbayar Tak Punya Hak Siar

E Mei Amelia R - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia (APMI) menemukan banyaknya pelaku usaha televisi berbayar yang tidak memiliki hak siar. Sejak tahun 2008 lalu, sedikitnya ada 695 pelaku usaha yang menyiarkan siaran televisi berlangganan (TV cable) secara ilegal.

Menurut Head of Legal and Litigation APMI, Handiomono, 695 pelaku usaha televisi berbayar ini mendistribusikan siaran secara ilegal itu ke sejumlah provinsi di Indonesia.

"Dari angka tersebut, diperkirakan jumlah pelanggan televisi berbayar ilegal di Indonesia mencapai 1,4 juta rumah tangga dan kerugian yang diderita penyelenggara resmi TV berlangganan itu mencapai angka miliaran rupiah tiap bulannya," kata Handiomo saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Jumat (26/7/2013).

Handiomo menjelaskan, ada 3 modus operandi yang dilakukan pelaku usaha televisi berbayar ini dalam upaya mendistribusikan siaran secara ilegal, yakni penerimaan siaran TV asing masuk ke Indonesia, redistribusi siaran dan ketiga pembajakan (hacker) dengan mencuri data conditional acces dari tv berlangganan resmi.

"Untuk penerimaan siaran TV asing ini ada beberapa orang dengan sengaja berlangganan TV asing misalnya TV Malaysia, Thailand. Nah perangkatnya ini dibawa ke Indonesia, kemudian disiarkan di Indonesia," ungkap Handiomono.

Sementara modus redistribusi TV langanan ilegal, biasanya terjadi di daerah-daerah. TV langganan ilegal itu memanfaatkan siaran-siaran TV berbayar legal seperti Indovison, Aora, Telkomvision dan Skyvision.

"Mereka langganan secara pribadi, tetapi mereka distribusikan lagi siaran itu ke perumahan bahkan ada ke kota. Caranya gelar kabel melalui tiang listrik dan mendistribusi TV berlangganan dari rumahnya dengan membuat suatu hand end, dekoder satu siaran dengan biaya pungut yang lebih murah," paparnya.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mei/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%