Detik.com News
Detik.com
Sabtu, 27/07/2013 00:51 WIB

695 Pelaku Usaha TV Berbayar Tak Punya Hak Siar

E Mei Amelia R - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia (APMI) menemukan banyaknya pelaku usaha televisi berbayar yang tidak memiliki hak siar. Sejak tahun 2008 lalu, sedikitnya ada 695 pelaku usaha yang menyiarkan siaran televisi berlangganan (TV cable) secara ilegal.

Menurut Head of Legal and Litigation APMI, Handiomono, 695 pelaku usaha televisi berbayar ini mendistribusikan siaran secara ilegal itu ke sejumlah provinsi di Indonesia.

"Dari angka tersebut, diperkirakan jumlah pelanggan televisi berbayar ilegal di Indonesia mencapai 1,4 juta rumah tangga dan kerugian yang diderita penyelenggara resmi TV berlangganan itu mencapai angka miliaran rupiah tiap bulannya," kata Handiomo saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Jumat (26/7/2013).

Handiomo menjelaskan, ada 3 modus operandi yang dilakukan pelaku usaha televisi berbayar ini dalam upaya mendistribusikan siaran secara ilegal, yakni penerimaan siaran TV asing masuk ke Indonesia, redistribusi siaran dan ketiga pembajakan (hacker) dengan mencuri data conditional acces dari tv berlangganan resmi.

"Untuk penerimaan siaran TV asing ini ada beberapa orang dengan sengaja berlangganan TV asing misalnya TV Malaysia, Thailand. Nah perangkatnya ini dibawa ke Indonesia, kemudian disiarkan di Indonesia," ungkap Handiomono.

Sementara modus redistribusi TV langanan ilegal, biasanya terjadi di daerah-daerah. TV langganan ilegal itu memanfaatkan siaran-siaran TV berbayar legal seperti Indovison, Aora, Telkomvision dan Skyvision.

"Mereka langganan secara pribadi, tetapi mereka distribusikan lagi siaran itu ke perumahan bahkan ada ke kota. Caranya gelar kabel melalui tiang listrik dan mendistribusi TV berlangganan dari rumahnya dengan membuat suatu hand end, dekoder satu siaran dengan biaya pungut yang lebih murah," paparnya.Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(mei/mok)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%