Kemlu RI-Pemkot Surabaya Kembangkan Sistem e-Government

Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI dan Pemerintahan Kota Surabaya akan menghidupkan kembali kerjasama pengembangan Sistem e-Government yang pernah dilakukan oleh Kemlu selama periode 2007-2010.  

Hal itu mengemuka pada pertemuan antara para pejabat Kementerian Luar Negeri RI dengan Walikota Surabaya di Surabaya, Jumat (27/7/2013) hari ini.

"Kemlu saat ini tengah mengembangkan Sistem Aplikasi Aspirasi dan Government Resource Management System (GRMS)," ujar Staf Ahli Menlu Bidang Manajemen, M. Ibnu Said, yang juga pemimpin tim Kemlu dalam pertemuan tersebut.

Menurut Ibnu, Kemlu juga tengah mengupayakan adanya peningkatan kerjasama dan konsultasi antara Kemlu dan Pemkot Surabaya sebagai pihak yang dinilai telah berhasil menerapkan Sistem e-Government, salah satunya melalui pertukaran dan pelatihan programmer antar kedua instansi.

"Bagi Kemlu, kerjasama dengan Pemerintah Daerah merupakan bagian dari upaya dalam rangka mendukung kesuksesan politik luar negeri Indonesia," demikian Ibnu Said.

Sementara itu Walikota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan bahwa penerapan Sistem e-Government di Kota Surabaya adalah semata-mata karena adanya kebutuhan untuk bekerja melayani masyarakat dengan cepat, di samping juga mengoptimalkan penggunaan anggaran Pemkot yang terbatas.

Dalam kaitan ini, Walikota Surabaya menyambut baik tawaran kerjasama dengan Kemlu dan menawarkan untuk melihat langsung aplikasi e-Government Pemkot Surabaya beserta implementasinya, demikian rilis Sekretariat Jenderal Kemlu RI yang diterima detikcom seusai pertemuan.

Deputi Strategic Initiative UKP4, Tara Hidayat, yang juga hadir pada pertemuan tersebut, menyampaikan dukungan kepada Kemlu yang telah mendorong perubahan melalui penerapan GRMS dalam kerangka Open Government Initiative, yaitu suatu inisiatif yang mengedepankan transparansi, partisipasi dan inovasi dalam tata pengelolaan pemerintahan.

UKP4 menyambut positif upaya yang telah dilakukan oleh Pemkot Surabaya yang diharapkan dapat menjadi role model bagi pemerintah daerah lainnya dalam mendukung terwujudnya Open Government.

Inisiatif Open Government ini merupakan bagian dari inisiatif internasional, yaitu Open Goverment Partnership (OGP), di mana Indonesia merupakan salah satu dari 8 negara pendiri, dan kini OGP telah beranggotakan lebih dari 58 negara.

Indonesia melalui Open Government Indonesia (OGI) mendapatkan kesempatan untuk mengetuai inisiatif internasional tersebut pada tahun 2013 ini. Saat ini terdapat dua produk yang telah dikeluarkan oleh OGI untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu satulayanan.net , yang merupakan portal layanan satu atap untuk pelayanan publik, dan LAPOR! yang berfungsi sebagai national complaint handling system.

Adapun tim dari Kemlu terdiri dari Direktur Hukum, Kapuskom, dan anggota Tim Aspirasi sera Tim e-Government dan Open Government.

(es/es)