"Pasti belum ada akselerasi penanganan sampah. Karena alat beratnya belum beli. Dumptrack-nya belum beli," kata Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2013).
Pria yang kerap disapa Ahok ini pun tidak ingin jika terkendalanya penanganan sampah tersebut disalahkan pada petugas pengerukan sampah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selanjutnya, Ahok menginginkan agar pembelian alat-alat tersebut tidak lagi melalui proses tender. Tetapi dengan memasukkan alat-alat yang dibutuhkan dalam e-katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah).
"Makanya saya minta trus sampah nggak boleh tender nanti musti masuk e-katalog," ucapnya.
Normalisasi sungai ini pun dilakukan agar jalan inspeksi sungai dapat digunakan sebagai alternatif kemacetan.
"Supaya jalan inspeksi sungai itu selain berfungsi utk mmbereskan normalisasi sungai, juga jadi jalan alternatif macet," terangnya.
Ia pun menilai langkah pengalihan tugas pengerukan sampah dari dinas PU ke dinas Kebersihan sudah benar. Hal ini agar mengurangi anggaran yang keluar untuk setiap kegiatan pengerukan.
"Udah tepat. Kalau nggak, PU cuma ngaduk-ngaduk 2 kali, bayar. Sampah yang sama, 3 kali bayar. Orang taman buang sampah ke kali, bayar. Dari kali diangkut PU naik ke atas, bayar. Di atas dibawa dinas kebersihan ke bantar gebang, bayar," pungkasnya.
Sebelumnya, kepala Dinas Kebersihan, Unu Nurdin mengakui jika alat yang ada saat ini sudah ada yang berusia 30 tahun.
(bil/lh)