KPK Soroti Buruknya Koordinasi Antar Instansi di Proyek Pantura

Jakarta - KPK telah melakukan kajian mengenai proyek 'abadi' jalan Pantura. Lembaga antikorupsi ini menyoroti mengenai buruknya koordinasi antar lembaga terkait proyek tersebut.

"Tidak ada koordinasi yang sistemik antara beberapa instansi," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dalam perbicangan dengan detikcom, Kamis (25/7/2013).

Intansi-instansi yang dimaksud Busyro adalah Kementerian PU, Kemenhub, Kemendagri dan pemerintah provinsi terkait. Menurut Busyro persoalan di jalur Pantura sangat rumit.

"Komplek sekali problem hulu-hilirnya," kata mantan Ketua KY ini.

Terkait persoalan jalur pantura ini, sebelumnya pihak Kemen PU beranggapan mereka telah bekerja sesuai prosedur. "Korupsi dari mana, kami bekerja sesuai prosedur," ujar Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II Ditjen Bina Marga Kemen PU, Winarno di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2013).

Mengenai proyek perbaikan rutin tiap tahun di jalur Pantura, Winarno menjelaskan alasannya. Beban jalur Pantura telah melebihi kapasitasnya, sehingga permukaan jalan tidak kuat. Walaupun bahan yang digunakan kualitas tertinggi, tapi saat beban tidak dikurangi maka kerusakan tak bisa dihindarkan.

"Pantura itu jalan terpadat se-dunia. Permukaan jalannya sudah tidak kuat menahan beban. Kalau ada yang rusak ya diperbaiki," tambahnya.

(fjr/mpr)