Menantang Kejagung dan Polri Lelang Jabatan ala Jokowi, Berani Nggak?

Jakarta - Upaya Gubernur DKI Jokowi melakukan lelang jabatan menuai sukses. Diperoleh pejabat publik yang kompeten, masyarakat juga banyak yang mengapresiasi. Nah, semangat reformasi ala Jokowi semestinya ditiru lembaga penegak hukum seperti Kejagung dan Polri.

"Cara ini sebenarnya bisa digunakan di institusi penegak hukum seperti kejaksaan dan juga kepolisian. Jabatan-jabatan strategis seperti Kajari, Kajati, direktur dan JAM di kejagung ke depan bisa dilakukan model "lelang" seperti yang dilakukan Jokowi," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho dalam keterangannya, Selasa (23/7/2013).

Tak hanya Kejagung, lembaga kepolisian juga ditantang berani. Publik mengharapkan perubahan signifikan dari lembaga penegak hukum yang saat ini menghadapi krisis kepercayaan.

"Tidak hanya kejaksaan, di kepolisian juga bisa dilakukan. Jabatan Kapolres, Kapolda, Dir dan jabatan startegis lain bisa di "lelang" juga," terangnya.

Proses lelang jabatan bisa dilakukan secara transparan dan akuntabel, oleh tim penilai dari internal kejagung dan Polri, serta dari luar yang kredibel.

"Setiap jaksa dan polisi yang memenuhi syarat dan memiliki kredibilitas serta integritas punya peluang yang untuk posisi strategis. Selama ini proses mutasi dan promosi di internal penegak hukum seringkali mengabaikan aspek kualitas dan integritas. Mereka yang tidak dekat atau dikenal dengan atasan seringkali tidak punya kesempatan," jelasnya.

Emerson menguraikan keuntungan yang diperoleh dari lelang jabatan. Jokowi lewat lelang jabatan, memperoleh citra positif dan kepercayaan di mata masyarakat. Jokowi mendapatkan perbaikan kualitas kinerja birokrasi. Jokowi bisa meminimalisir praktek korupsi karena orang yang dipilih orang yang berkualitas, tidak ada setoran suap dari bawahan ke atasan.

"Lelang jabatan di institusi penegak hukum penting untuk kembalikan citra di mata masyarakat yang kian lama makin menurun, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja serta mengurangi praktek korupsi. Cara "lelang jabatan" setidaknya bisa mendongkrak citra dan memperbaiki kinerja secara lebih cepat," tutupnya.

(ndr/mad)