Senin, 22/07/2013 14:53 WIB

Sengkarut di Tanah Abang

Pedagang Ngaku Lebih Enak Zaman Hercules

Idham Khalid - detikNews
Fotografer - Agung Pambudhy
Jakarta - Sejumlah pedagang kaki lima di pasar Tanah Abang tidak mempermasalahkan adanya pungutan liar. Mereka hanya berharap duwit yang telah dia setor kepada 'preman' tersebut tidak sia-sia. Minimal pedagang aman dari razia. Namun harapan tersebut tak terkabul. Razia masih sering terjadi, dan pedagang tak bisa menghindar.

Warsiman, salah satu pedagang kaki lima di Tanah Abang menyebut preman di Tanah Abang hanya mau memungut bayaran saja, tapi tidak mau membela PKL saat ada razia penertiban. Pria asal Tegal, Jawa Tengah ini mengaku keadaan pedagang kaki lima jauh lebih enak pada zaman Hurcelus 'menguasai' Pasar Tanah Abang. "Lebih enak zamannya Hercules, bayarnya cuma Rp 1000 sehari, terus gak ada razia lagi. Kalau sekarang kan cuma mau duitnya doang, kalau ada razia kita dibiarin gitu aja," kata dia kepada Detik akhir pekan lalu.


Hercules menguasai pasar Tanah Abang pada tahun 1990-an. Dia semula adalah pemuda Timor yang direkrut Komando Pasukan Khusus, atau Kopassus, pada saat proses integrasi wilayah itu ke Indonesia. Terluka dalam kecelakaan helikopter, ia dibawa seorang perwira menengah Tentara Nasional Indonesia, ke Jakarta. Namun kekuasaan dia di Tanah Abang hanya bertahan sampai 1996. Kelompoknya dikalahkan dalam pertikaian dengan kelompok Betawi pimpinan Bang Ucu Kambing.

Adanya pungutan liar diakui sejumlah pedagang kaki lima. Anto, misalnya salah seorang pedagang kaos mengaku setiap bulan dia harus merogoh kocek Rp 2 juta kepada preman setempat untuk bisa berdagang. Hanya dia enggan menyebutkan siapa pimpinan atau kelompok preman yang menagih uang tersebut. Pembayaran 'uang lapak' tersebut, lanjutnya, hanya kepada preman dan tidak ada lagi pembayaran ke pihak yang lain. "Bayar Rp 2 juta hanya ke preman," kata Anto.

Wahyu, seorang pedagang baju membenarkan pengakuan Anto. Warsiman, pedagang lainnya juga mengaku harus membayar Rp 350 ribu per bulan kepada preman setempat untuk bisa berjualan. Preman yang menarik biaya lapak per bulan tersebut tergabung dalam forum anak wilayah. Namun meski tak gratis, Anto, Wahyu, dan Warsiman menolak direlokasi ke Blok G. Padahal di Blok, meski tak dipungut biaya sama sekali. Alasannya relokasi dikhawatirkan akan memukul omzet para pedagang. "Gak mau (direlokasi), omzetnya bisa turun sampai 40 persen," kata Wahyu.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(erd/erd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%