detikcom
Minggu, 21/07/2013 02:21 WIB

FITRA: Anggaran Blusukan Jokowi-Ahok Tahun 2013 Rp 26,6 M

Mulya Nurbilkis - detikNews
Jakarta - Blusukan jadi pembeda antara Joko Widodo dengan kepala daerah lainnya. Ternyata anggaran blusukan ini tak sedikit.

Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA) merilis anggaran blusukan Jokowi di tahun 2013 mencapai Rp 26,6 miliar

"Anggaran blusukan Jokowi atau belanja penunjang operasional tahun 2013 sebesar Rp 26,670 miliar per tahun," kata Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, Sabtu (20/7/2013) malam.

Jika dijabarkan lebih rinci, per harinya anggaran blusukan Jokowi-Ahok mencapai Rp 74 juta. Itu artinya Jokowi dan Ahok masing-masing mendapat alokasi anggaran Rp 37 juta.

Anggaran tersebut lanjut Uchok, diambil dari belanja penunjang operasional APBD 2013. Anggaran penunjang operasional ini lebih besar dibanding era Fauzi Bowo.

"Anggaran blusukan Foke pada tahun 2012 hanya sebesar Rp 17,640 miliar," sebutnya.

Uchok mengkritik besarnya anggaran yang tidak diikuti dengan hasil dari kunjungan lapangan. Uchok menganggap blusukan Jokowi hanya sekadar menghabiskan anggaran.

"Untuk membenahi Jakarta bukan dengan cara blusukan, tetapi dengan benahi itu birokrasi, tata dengan baik para aparat birokrasi, dan ajarkan aparat Pemda itu melayani rakyat dengan Tulus, tanpa embel-embel apapun termasuk melakukan pungli kepada rakyat," kritiknya sinis.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bil/fdn)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%