Bagi Ahok, pekerjaan tukang sapu jalanan, juru parkir hingga pembersih sungai di Ibukota patut dihargai. Pekerja kasar itu juga berhak mendapat penghasilan yang layak.
Berikut 3 janji gaji menggiurkan dari Ahok untuk pekerja 'kerah biru':
1. Tukang Sapu Digaji Rp 2,2 Juta
|
Jelang magrib, para tukang sapu jalanan ini sudah berdatangan ke ruang Diorama Monas, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2013). Hampir seluruh dari mereka masih mengenakan seragam dinas warna oranye.
Ahok mengatakan, awalnya mau mengundang langsung para tukang sapu jalanan ini untuk santap buka puasa bersama di Balaikota DKI, namun karena tempat yang terbatas akhirnya dilaksanakan di Monas. Terlebih banyak dari mereka yang belum pernah masuk ke ruang di Tugu Monas ini.
"Saya kira banyak sekali petugas kebersihan yang belum pernah masuk ke sini (ruang Diorama Monas). Tadi rencananya di balai Agung, tapi tidak muat. Banyak yang kerja keras di DKI, tapi belum pernah ke Monas," katanya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan, tukang sapu jalanan merupakan pekerjaan yang pantas untuk dihargai. Apalagi pada saat perayaan HUT ke-486 DKI Jakarta bulan Juni lalu banyak dari mereka yang harus bekerja ekstra.
"Di luar negeri, gaji mereka ini mahal. Habis acara, belum sampai subuh sudah mereka bersihkan setelah acara Car Free Night kemarin. padahal sampah di mana-mana. Kita senang masih banyak orang yang mau kerja buat Jakarta," katanya.
Untuk menghargai jasa mereka, Ahok berjanji akan menyediakan rumah susun bagi mereka. Persyaratannya pun akan dimudahkan.
"Kita sediakan perumahan susun. Pekerja ini kita masukkan tanpa syarat, toh dia bagian dari keluarga. Yang nggak punya rumah mau kita kasih, terutama yang sudah berjasa. karena mungkin sebagian dari mereka tinggal di sungai," kata Ahok.
Sementara itu, terkait dengan masalah honor tukang sapu jalanan di DKI, Ahok minta kepada Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta untuk dibayar di atas Upah Minimum Provinsi yang telah ditetapkan.
"Untuk honorer, pekerja lepas, total Rp 2,2 juta," kata Ahok.
2. Juru Parkir Digaji Rp 4 Juta
|
"Kita juga tekankan juru parkir ini kita bisa gaji yang layak, ya kita bayar Rp 3-4 juta lah. Supir aja sekarang bisa Rp 7 juta," terang AhokΒ di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2013).
Menurut pria yang akrab disapa Ahok ini sangat mungkin dilakukan karena Pemprov DKI Jakarta hanya meminta 30 % dari bagi hasil parkirnya. Sisanya sebanyak 70 % dapat digunakan untuk operasional dan menggaji para juru parkir.
"Kan kita bikin rumus, biaya dokter misal Rp 1,8 juta terus dia ke sana berapa kali? Dia ada bonusnya ada insentifnya. Jadi bukan kita gaji R 4 juta gitu," imbuhnya.
Ahok bantah bahwa Pemprov sama saja menggaji preman dengan sistem seperti ini. Menurutnya preman atau freeman itu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga banyak yang menjadi juru parkir liar. Oleh karenanya Pemprov DKI Jakarta berniat menertibkan parkir-parkir liar ini dengan sebuah sistem yang membutuhkan investasi pihak ketiga.
"Dia (investor) pasang seluruh sistem, jadi parkir itu pasang cctv semua. Jadi parkir itu nanti nggak ada mesin parkirnya," papar Ahok.
3. Pembersih Sungai Digaji Rp 2 Juta
|
"Kita akan pekerjakan orang, kita bayar sebagai honorer. Kalau satu orang Rp 2 juta kan sudah dahsyat sekali," kata pria yang akrab disapa Ahok tersebut di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2012).
Melihat sejarah Jakarta, Ahok merencanakan penempatan tenaga honorer tersebut setiap enam kilometer satu orang.
"Jaman Belanda dulu per orang jaga 6 kilometer, sekarang kita juga bisa bikin seperti itu. Jadi semua tanggung jawabnya jelas," ujar mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
Hal ini dikarenakan Ahok kurang mempercayai profesionalisme tenaga swasta untuk membersihkan drainase di Jakarta.
"Kalau swasta kan bisa beralasan, dia mengerjakan atau tidak kan tidak ketahuan," ujar Ahok.
Ahok juga memperhatikan alokasi anggaran pengolahan sampah yang sangat besar namun belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Sehingga ia akan mengkaji pengelolaan dana pengolahan sampah, kemungkinan untuk dipangkas pun terbuka jika memang tidak efisien.
"Kita habiskan Rp 90 miliar per tahun untuk gali sampah, tapi hasilnya tidak kelihatan," tutup Ahok.
Halaman 2 dari 4