detikcom
Jumat, 19/07/2013 12:25 WIB

Pasca Bentrok Warga vs FPI, Situasi di Sukorejo Kendal Normal

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Sukorejo - Pasca bentrokan warga dan anggota FPI, situasi di Sukorejo, Kendal kondusif. Aktivitas warga normal. Sisa kerusakan akibat bentrokan, nyaris tidak terlihat.

Kerumunan warga hanya terjadi saat polisi menggelar olah TKP di SPBU Sapen, Sukorejo, antara pukul 10.45 hingga pukul 11.20 WIB, Jumat (19/7/2013). Jumlahnya tak sampai 100-an orang. Sebagian di antaranya pengguna jalan.

Jalan yang kemarin jadi ajang kejar-kejaran antara warga dan anggota FPI juga lancar. Jalan tersendat hanya terjadi saat polisi selama proses olah TKP.

Bentrokan terjadi, Kamis (18/7/2013) siang. Berdasarkan kesaksian warga, bentrokan berawal dari lokalisasi, kemudian bergeser ke pasar atau terminal, lalu ke sepanjang jalan penghubung Kendal-Temanggung tersebut. Warga marah karena mobil rombongan FPI menabrak sepeda motor warga hingga tewas di SPBU Sapen.

Keterangan sedikit berbeda disampaikan polisi. Bentrokan dipicu tabrakan mobil rombongan FPI dengan warga di SPBU. Saat kejadian, FPI tengah konvoi. Saat ini, polisi menetapkan sopir mobil yang menabrak warga dan 2 anggota FPI sebagai tersangka.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(alg/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%