Kisruh Nomor Urut Caleg Berujung Pencopotan Ketua DPD Golkar Jatim

Surabaya, - Internal Partai Golkar bergoyang. Persoalan nomor urut caleg di Jawa Timur berujung pada pencopotan Ketua DPD Golkar Jatim, Martono.

Bergoyangnya partai 'pohon beringin' ini berawal dari penyusunan pencalegan di Jawa Timur. Dalam pencalegan tersebut, sudah ada mekanismenya yakni membentuk tim yang terdiri dari 12 orang di antaranya mulai dari bagian organisasi, kepemudaan, perempuan dan dari unsur lainnya yang diketuai Edi Budi Prabowo (Edi Mbun).

"Pedoman rekrutmen sudah jelas, sekaligus dipakai sebagai pedoman tentang prioritas. Jadi sudah ada alat ukurnya dalam menyusun DCS," ujar eks Ketua DPD Golkar Jatim, Martono, saat ditemui wartawan di kediamannya di Surabaya, Selasa (16/7/2013).

Namun, ketika daftar caleg sementara (DCS) sudah disusun, pihak DPP meminta diubah. Perubahan DCS dari DPP diterima Golkar Jatim hanya 1 hari menjelang penyerahan ke KPU. Perubahan tersebut hanya pada penempatan DCS DPRD Jatim dari dapil Bojonegoro. Sebelumnya Sudiyati dari nomor urut 1, diubah menjadi Fredy (sebelumnya nomor urut 2). Pergeseran nomor urut ini jadi polemik.

"Kan nggak mudah mengubah DCS. Penyusunannya membutuhkan tenaga ekstra," ujar Martono sambil menambahkan, jika DPP mau mengubah DCS, dipersilakan mengundangnya untuk menjelaskan alasannya menego keputusan sepihak DPP.

Martono mengirim pesan singkat ke pengurus DPP, mempersilakan DPP mengubah DCS tanpa melibatkan dirinya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jatim maupun tim. Dia juga mempersilakan DPP untuk menonaktifkan dirinya dan membentuk Plt Ketua Golkar Jatim. Namun bukan balasan SMS yang datamg, namun surat pemecatan.

"Belum ada jawaban (dari pesan singkat-sms). Jawabannya ya SK ini yang saya terima menjelang subuh pukul 03.30 WIB pagi tadi," jelasnya.

DPP Partai Golkar mengeluarkan surat keputusan bernomor: KEP-271/DPP/GOLKAR/VII/2013 tentang penonaktifan Martono dari jabatan ketua DPD dan penunjukan pelaksana tugas Ketua DPD Partai Golkar Jatim.

Di dalam SK yang dikeluarkan 10 Juli 2013 ditandatangani Wakil Ketua Umum Theo L Sambuaga dan Sekjen Idrus Marham, ditunjuk Zainudin Amali, Ketua DPP Golkar Bidang pemenangan pemilu wilayah Jawa Timur ,untuk merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Golkar Jatim Periode 2009-2015, serta mempersiapkan dan melaksanakan Musdalub Golkar Jatim pada saat momentum yang tepat dengan mempertimbangkan dan memperhatikan agenda penting di tingkat provinsi dan pusat.

"Saya tidak hanya legowo saja. Tapi demi Allah saya ikhlas. Menurut saya, langkah dan kebijakan (penonaktifan) ini secara normatif sudah betul dan itu haknya DPP," kata Martono sambil menambahkan masih banyak yang harus dikerjakannya.

Martono juga tidak mau melawan SK tersebut atau pun protes ke Ketua Umum Aburizal Bakrie. Dia juga tidak akan mengurangi memberikan dukungan ke pasangan cagub Jatim, Soekarwo dan Saifullah Yusuf (KarSa).

"Saya tetap di Golkar. Bagi saya bertindak atas dasar prinsip adalah segala-segalanya. Kalau di KarSa, ya pasti jabatan berubah (sebelumnya koordinator partai politik parlemen yang mendukung KarSa). Tapi saya tidak mengurangi sedikit pun perjuangan saya. Ini bukan Demokrat atau tidak, tapi Karwo adalah teman saya," ungkapnya.


(van/nrl)