Rencana Mikrolet Dilarang Lewat Jalan Besar Tak Boleh Setengah-setengah

Jakarta - Pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta berencana akan melarang mikrolet melintasi jalan besar. Agar rencana ini tidak menuai kecaman, pemprov diharapkan tidak setengah-setengah menindaklanjuti rencana tersebut.

"Kita harusnya tidak parsial, memang saya setuju bahwa moda transportasi di Jakarta harus diubah. Mikrolet jangan tumpang tindih, nantinya kan ada MRT, monorel, dan TransJakarta. Itu harus diatur siapa yang angkutan utama, siapa feedernya," kata pengamat kebijakan dan transportasi, Agus Pambagio, kepada detikcom, Senin (15/7/2013) malam.

Menurut Agus, jika rencana tersebut tumpang tindih maka warga Jakarta akan terus memilih kendaraan pribadi. Seperti jalur mikrolet yang banyak bersinggungan dengan jalur transportasi umum lainnya.

"Jokowi harus komprehensif terhadap rencana perubahan rute ini, karena ada kemungkinan malah akan muncul pengangguran. Jalan keluarnya sopir-sopir ini taruh mana? Karena jalur mikrolet tumpang tindih ini juga kesalahan pemprov, terlepas siapa gubernurnya," ujar Agus.

Agus menambahkan pemprov harus memiliki rancangan besar sistem transportasi ibu kota. Sehingga pembatasan transportasi umum tertentu bisa berjalan dengan baik.

"Jadi harus menyeluruh, harus ada desain besar yang jelas, sehingga penanganannya tepat. Seperti penataan rute, rutenya seperti apa? Karena semua tidak boleh tumpang tindih, dan itu yang harus dikelola, termasuk parkir," ujar Agus.

"Sekarang urus busway supaya steril saja belum bisa, jadi kalau tidak ditata juga akan berdampak buruk. Jadi harus ada revolusi penataan jalur transportasi umum di Jakarta," ujar Agus mengakhiri penilaiannya.


(vid/fjp)