Pasca Kasus Haji Gubar, Pemprov DKI Kini Bangun Sekolah Plus Akses Jalan

Jakarta - Pemprov mengambil banyak pelajaran dari permasalahan akses jalan SMPN 289 dengan Haji Gubar. Ada kebijakan baru dalam proses pembangunan sekolah untuk ke depannya. Apa itu?

"Gubernur menyarankan termasuk pak Wagub juga kalau mau membangun sekolah yan sulit akses masuknya, dianggarkan aksesnya," kata Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, di Balaikota, Jakarta, Selasa (9/7/2013).

Langkah tersebut akan memudahkan pembangunan fasilitas umum yang akan dibangun. Pengaturan anggarannya pun diserahkan pada dinas terkait.

"Langsung oleh unit teknis yang bersangkutan," terangnya.

Seperti yang terjadi di SMPN 289, Cilincing, Jakarta Utara. Seharusnya, anggaran pembangunan akses disertakan dalam anggaran pelaksanaan proyek tersebut.

"Misalnya dinas pendidikan akan bangun gedung sekolah, ya dianggarkan juga soal akses jalannya," terang Taufik.

Untuk selanjutnya, pelaksanaan fasilitas tersebut bisa dilakukan secara terpadu dari awal hingga akhir. Tidak hanya bangunan tetapi berikut aksesnya juga.

"Sehingga tidak lagi ada masalah dan dilaksanakan secara terpadu oleh dinas terkait termasuk dengan aksesnya kan," pungkasnya.

SMP 289 Cilincing dibangun sejak tahun 2009 dan telah rampung pembangunannya sejak tahun 2012. Rencananya sekolah ini akan menampung 298 siswa kelas satu pada tanggal 15 Juli 2013.

Namun, permasalahan terjadi saat ketua RW 05 Haji Gubar menutup satu-satunya akses ke lingkungan sekolah tersebut dengan klaim bahwa tanah tersebut miliknya dan pemprov harus membayar 3 miliar kepada dia untuk membuka akses tersebut.

Tak terima tuntutan tersebut, akhirnya pemprov DKI mengambil keputusan untuk membuat jalan baru untuk masuk ke kawasan sekolah tersebut. Untuk rencana ini, rencananya pemprov akan menggandeng sebuah perusahaan yang akan membangun gudang tak jauh dari sekolah.


(bil/mad)