Siap Jadi Role Model, IPDN Dukung KPK Kawal Seleksi Calon Praja

Sumedang - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mendukung penuh KPK guna mengawal serta pengawasan proses seleksi serta ujian masuk calon praja yang digelar tahun ini. IPDN diharapkan bisa menjadi role model seleksi penerimaan mahasiswa secara transparan dan bersih dari praktik kecurangan.

"Mekanisme seleksi baru ini diharapkan terbangun budaya baru. Nanti ada tes kompetensi dasar dengan menerapkan sistem komputerisasi. Kami menggunakan CAT atau Compoterise Assesment Test," jelas Plt Rektor IPDN Sadu Wasistiono sewaktu ditemui di kampus IPDN, Jalan Ir Soekarno, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (26/6/2013).

Berdasarkan Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/1975/M.PAN-RB/6/2013 pada 5 Juni 2013, Calon Praja IPDN tahun ajaran 2013/2014 telah diikuti sebanyak 2.000 praja. Pendaftaran dilakukan oleh peserta seleksi di Badan Kepegawaian Daerah kabupaten dan kota seluruh Indonesia.

"Waktu pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2013 hingga 13 Juli 2013. Seluruh pendidikan disini gratis berasal dari APBN," jelas Sadu yang sementara waktu menggantikan peran Nyoman Sumaryadi yang diberhentikan menjadi Rekor IPDN oleh Mendagri itu.

Lantas apa saran calon praja agar terhindari dari praktik kecurangan sewaktu seleksi? "Kalau ada yang menawarkan dan mengaku bisa memasukkan (seleksi), jangan percaya. Itu calo. Sudah pasti bohong. Konyol kalau percaya," tegas Sadu.

Ia mewanti-wanti agar calon praja jangan memberikan uang kepada orang tak bertanggung jawab yang menjanjikan bisa lolos seleksi.

KPK, selain membantu dalam pengawasan hingga seleksi, juga akan menjadikan Kampus IPDN Pusat dan 7 Kampus IPDN di daerah sebagai pilot project Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) yang nantinya dapat dijadikan contoh bagi perguruan tinggi lainnya.

"KPK juga menyarankan agar dalam Tahapan Seleksi CPNS calon Praja IPDN Tahun Ajaran 2013/2014, terdapat tes tersendiri atau diintegrasikan dengan tes lainnya, terkait dengan materi tes integritas dan kejujuran," jelas Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraeni dalam siaran persnya, Selasa (26/6/2013)

(bbn/try)